NABIRE, nokenlive.com — Di atas panggung peluncuran Program Bangkit Papua Tengah, Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa tidak sekadar memperkenalkan sebuah program bantuan sosial.
Ia berbicara tentang mimpi yang ingin dimulai dari keluarga-keluarga kecil di pedalaman, dari ibu hamil, balita, hingga anak-anak yang kelak menentukan wajah Papua Tengah beberapa dekade mendatang.
Program yang diberi nama Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Tangguh dan Inklusif menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tengah periode 2025–2029.
Program tersebut dirancang sebagai upaya mempercepat penurunan kemiskinan dan stunting melalui bantuan langsung kepada keluarga orang asli Papua yang memiliki anak usia nol hingga empat tahun serta ibu hamil.
Bagi Meki Nawipa, program ini lahir dari pengalaman panjang ketika Papua Tengah masih menjadi bagian dari Provinsi Papua.
Saat itu, menurut dia, setiap daerah harus meyakinkan pemerintah provinsi agar memperoleh dukungan program pembangunan.
Kini, setelah Papua Tengah berdiri sebagai daerah otonom baru, kesempatan itu ingin dimanfaatkan untuk menghadirkan kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak dapat dilepaskan dari data yang akurat.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa menyusun kebijakan hanya berdasarkan perkiraan mengenai angka kemiskinan, stunting maupun kematian ibu dan anak.
Karena itu, validasi data menjadi fondasi utama sebelum bantuan disalurkan.
“Ukuran pemerintah yang berhasil adalah mengetahui angkanya. Kalau angka kemiskinan, stunting, dan kualitas manusianya jelas, maka pemerintah tahu program apa yang harus dilakukan,” kata Meki.
Menurut dia, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak dapat dicapai secara instan. Perbaikan harus dimulai dari pemenuhan gizi anak sejak dini, kesehatan ibu, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga.
Setelah kualitas manusia meningkat, produktivitas masyarakat akan bertambah dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Program Bangkit Papua Tengah pun dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar tetap berlanjut sebagai kebijakan strategis daerah.
Pemerintah provinsi juga menggandeng berbagai mitra, termasuk Program SKALA yang didukung Pemerintah Australia.
Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah Elezher Yogi menjelaskan, program tersebut lahir karena Papua Tengah masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka kemiskinan dan stunting dibanding rata-rata nasional.
Karena itu, pemerintah memilih memulai pelaksanaan di empat kabupaten sebagai daerah percontohan, yakni Paniai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya.
Keempat wilayah tersebut dipilih karena sebagian besar masyarakat asli Papua tinggal di kawasan pegunungan.
Eliezer menjelaskan, pelaksanaan program tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah.
Pemerintah provinsi membentuk sekretariat bersama yang melibatkan dinas sosial, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas komunikasi dan informatika, bapperida, serta sejumlah perangkat daerah lainnya.
Kolaborasi itu dinilai penting karena program tidak berhenti pada pemberian bantuan tunai.
Pemerintah juga akan memastikan seluruh calon penerima memiliki identitas kependudukan yang valid, rekening bank, hingga memperoleh pendampingan dalam memanfaatkan bantuan sesuai tujuan program.
Elesher mengatakan, pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran sekitar Rp18,5 miliar yang bersumber dari dana otonomi khusus.
Dana tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 4.000 penerima manfaat pada tahap awal atau sekitar 1.000 keluarga dari empat kabupaten percontohan.
Namun, sebelum bantuan dicairkan, seluruh data calon penerima akan diverifikasi berlapis.
Pemerintah kabupaten melakukan pemeriksaan lapangan lebih dahulu, kemudian tim provinsi kembali memastikan data tersebut sebelum ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.
Pendekatan tersebut dilakukan agar bantuan benar-benar diterima keluarga yang membutuhkan sekaligus menghindari kesalahan sasaran.
Pemerintah juga akan menyusun petunjuk teknis mengenai penggunaan bantuan agar diprioritaskan untuk kebutuhan gizi, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
Di sektor kesehatan, program ini disinergikan dengan program ‘Ko harus Sehat’ yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah dr. Agus Chan, mengatakan, pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada bantuan uang, tetapi harus disertai perubahan perilaku hidup sehat.
Menurut dia, keluarga penerima manfaat akan didampingi melalui kader posyandu dan puskesmas agar rutin melakukan penimbangan balita, imunisasi, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, serta deteksi dini berbagai penyakit.
Pendampingan tersebut juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Dinas pertanian dapat membantu penyediaan bibit sayuran, dinas peternakan memberikan bibit ayam atau ternak lain, sementara dinas pekerjaan umum mendorong penyediaan rumah layak huni beserta sanitasi yang sehat.
Dengan demikian, bantuan tunai tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi pintu masuk bagi berbagai intervensi pembangunan keluarga.
Pemerintah berharap keluarga tidak hanya memiliki daya beli yang lebih baik, tetapi juga memperoleh lingkungan hidup yang lebih sehat dan produktif.
Program ini juga diarahkan untuk memperluas kepesertaan BPJS Kesehatan. Setiap keluarga penerima manfaat diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga dapat memperoleh perlindungan kesehatan.
Jika seluruh anggota keluarga terlindungi, biaya pengobatan diharapkan tidak lagi menjadi beban yang memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga.
Dukungan juga datang dari Program PASTI Papua, Senior Program Manager Julia Christine menilai keberhasilan penurunan stunting tidak hanya ditentukan oleh angka prevalensi, tetapi juga kualitas pendataan dan kemampuan kader Posyandu melakukan pengukuran tinggi serta berat badan secara benar.
Menurut dia, kader posyandu kini menjadi ujung tombak layanan primer karena tidak hanya melayani balita, tetapi juga melakukan kunjungan rumah dan mendampingi masyarakat sepanjang siklus kehidupan.
Penguatan kapasitas kader tersebut diyakini akan memperkuat implementasi Bangkit Papua Tengah hingga ke tingkat kampung.
Bagi Gubernur Mepa, seluruh rangkaian program tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Papua Tengah.
Ia menyebut, pemerintah daerah telah menyalurkan berbagai program pendidikan, mulai dari pembiayaan ratusan mahasiswa, puluhan ribu siswa SMP dan SMA, hingga beasiswa Program Indonesia Pintar dari Pemerintah Pusat.
Semua kebijakan itu, menurut dia, memiliki tujuan yang sama yakni memastikan anak-anak Papua Tengah memperoleh kesempatan tumbuh sehat, mengenyam pendidikan, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
Peluncuran Program Bangkit Papua Tengah pada 21 Juli 2026, menjadi penanda bahwa pembangunan tidak lagi hanya diukur dari berdirinya gedung pemerintahan atau infrastruktur fisik.
Di balik program itu terdapat upaya membangun kualitas manusia sejak awal kehidupan, dimulai dari keluarga sebagai fondasi utama.
Keberhasilan program tersebut pada akhirnya tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada akurasi data, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat.
Jika ketiga unsur itu berjalan beriringan, Bangkit Papua Tengah berpeluang menjadi model pembangunan berbasis keluarga yang lahir dari tanah Papua untuk menjawab tantangan generasi mendatang.
(Agustina Estevani Janggo – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?