JAYAPURA, Nokenlive.com – Komnas HAM Papua mengusulkan pembentukan badan khusus yang bertugas menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan konflik tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga menyentuh akar persoalan.
Komisioner Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan penyelesaian konflik Papua membutuhkan mekanisme yang lebih terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.
Menurutnya, pemerintah perlu membentuk lembaga khusus yang memiliki mandat menyusun strategi penyelesaian konflik secara menyeluruh.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar hanya ada satu satuan tugas gabungan yang menangani konflik di Papua sehingga koordinasi antarinstansi menjadi lebih efektif.
“Papua membutuhkan satu satgas terpadu yang dipimpin kepolisian sesuai mekanisme penegakan hukum,” katanya.
Ramandey menilai keberadaan berbagai satuan tugas dengan kewenangan yang berbeda justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan operasi di lapangan.
Komnas HAM juga mengingatkan pentingnya penggunaan data intelijen dan proses hukum yang akurat dalam pengejaran terhadap daftar pencarian orang (DPO).
“operasi keamanan harus dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan salah sasaran maupun korban dari kalangan masyarakat sipil,”ujarnya
Ia berharap penyelesaian konflik Papua ke depan lebih mengutamakan dialog, perlindungan hak asasi manusia, serta pembangunan yang melibatkan masyarakat adat sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
(Menas/Redaksi)
Apa komentar anda ?