WAMENA, Nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama seluruh unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menyatakan komitmen bersama untuk menghentikan konflik perang suku yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Komitmen tersebut disampaikan dalam konferensi pers usai rapat koordinasi darurat yang digelar di Kantor Bupati Jayawijaya, Sabtu (16/5/2026), menyusul konflik antarkelompok masyarakat yang menyebabkan korban jiwa, pengungsian warga, serta pembakaran honai di sejumlah wilayah.
Konferensi pers dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol, para bupati se-Papua Pegunungan, unsur Forkopimda, MRP Papua Pegunungan, DPR Adat Jayawijaya, tokoh gereja, dan tokoh masyarakat.
Dalam keterangannya kepada awak media, John Tabo menegaskan bahwa konflik perang suku harus segera dihentikan karena hanya menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Papua Pegunungan sendiri.
“Hari ini kita semua bersepakat bahwa perang ini harus dihentikan. Ini adalah konflik antarsaudara dan keluarga sendiri. Tidak boleh lagi ada perang lanjutan yang merugikan masyarakat,” tegas John Tabo.
Ia menyampaikan pemerintah bersama aparat keamanan akan mengambil langkah rehabilitasi dan pemulihan kondisi masyarakat pascakonflik, termasuk penanganan korban dan pengungsi.
“Kami bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, para bupati, tokoh gereja, tokoh adat, serta aparat TNI-Polri akan terus berkoordinasi untuk menjaga keamanan dan mempercepat pemulihan masyarakat terdampak,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga masih melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan, sekaligus mengupayakan penghentian seluruh aktivitas konflik di lapangan.
“Kami terus melakukan pencarian korban yang belum ditemukan. Sambil berjalan, pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat yang masih terlibat konflik agar kembali ke daerah masing-masing dan hidup aman serta damai,” katanya.
John Tabo turut meminta masyarakat menghentikan penyebaran isu-isu provokatif, terutama melalui media sosial, karena dapat memperburuk situasi keamanan di Wamena.
“Saya minta masyarakat Papua Pegunungan tidak lagi menyebarkan komentar atau informasi provokatif yang dapat memicu konflik baru. Semua persoalan harus diselesaikan melalui jalur hukum dan musyawarah,” tegasnya.
Ia memastikan pemerintah daerah bersama aparat keamanan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba memperkeruh situasi.
“Kalau ada pihak yang sengaja memprovokasi atau memunculkan gerakan tambahan yang mengganggu keamanan, maka proses hukum akan tetap berjalan. Pemerintah serius menjaga stabilitas daerah,” lanjutnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai mempersiapkan proses pemulihan bagi warga terdampak, termasuk pengungsi yang saat ini masih berada di sejumlah titik evakuasi dan pengamanan.
“Kita akan memulihkan situasi secara bertahap. Pengungsi akan diperhatikan dan diharapkan dalam beberapa hari ke depan masyarakat bisa kembali ke tempat masing-masing dengan aman,” tambah John Tabo.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang dinilai cepat bergerak membantu proses penyelamatan korban di tengah situasi konflik.
“Atas nama pemerintah pusat, kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang langsung turun membantu penyelamatan warga di lapangan. Solidaritas ini menunjukkan nilai persaudaraan yang kuat di Tanah Papua,” ujar Ribka Haluk.
Ia juga meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten terus memperkuat koordinasi dalam penanganan korban, pengungsi, dan pemulihan keamanan di wilayah terdampak konflik.
Rapat koordinasi darurat tersebut digelar setelah konflik perang suku di Wamena dilaporkan menyebabkan korban jiwa, sejumlah warga hilang, serta pembakaran honai di beberapa wilayah. Hingga kini aparat keamanan masih melakukan pengamanan dan pencarian korban untuk memastikan situasi kembali kondusif.
(Tundemin Kogoya/Redaksi)
Apa komentar anda ?