YALIMO, Nokenlive.com – Pemerintah Kabupaten Yalimo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan pemerataan manfaat Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi masyarakat asli Papua di wilayah tersebut.
Komitmen itu disampaikan Bupati Yalimo, Nahor Nekwek, setelah menghadiri penutupan Rapat Paripurna III DPRK Yalimo dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Kepada media ini, Bupati Yalimo mengatakan Pemerintah Kabupaten Yalimo bersama DPRK berencana turun langsung ke lima distrik dan sekitar 300 kampung pada Juni mendatang guna memastikan penggunaan Dana Otsus tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat.
Bupati Nahor menyebut pemerintah daerah tengah menyiapkan pendataan ulang masyarakat sebagai dasar penyaluran bantuan yang lebih adil dan transparan.
Ia bahkan menargetkan mulai tahun 2027 Dana Otsus dapat disalurkan dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada setiap kepala keluarga Orang Asli Papua di Kabupaten Yalimo.
“Kami ingin Dana Otsus benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu tahun ini kami akan melakukan pendataan agar pada 2027 penyalurannya bisa dilakukan secara terbuka, jujur dan tepat sasaran,” katanya.
Nahor Nekwek menyampaikan apresiasi kepada DPRK Yalimo atas berbagai rekomendasi dan catatan evaluasi yang diberikan kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, rekomendasi DPRK menjadi bahan penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat arah pembangunan daerah secara adil dan transparan.
“Saya rasa rekomendasi yang disampaikan DPRK menjadi bagian penting untuk kita evaluasi dan tindak lanjuti demi membangun Kabupaten Yalimo secara jujur dan adil,” ujar Nahor.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah program dan pelayanan yang belum berjalan maksimal. Namun pemerintah daerah bersama legislatif, kata dia, tetap berkomitmen menyelesaikan berbagai kekurangan tersebut secara bertahap.
Nahor juga menegaskan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap aparatur sipil negara yang tidak menjalankan tugas dengan baik, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami tidak ingin ada pegawai yang tidak bekerja tetapi tetap menerima haknya. Semua aparatur harus menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik demi pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Nahor menambahkan, pemerintah daerah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sepanjang bertujuan membangun Kabupaten Yalimo menjadi lebih baik.
“Kami berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRK terus terjalin dengan baik agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Yalimo dapat berjalan lebih maksimal,”pungkasnya
(Menas/Redaksi)
Apa komentar anda ?