WAMENA-NOKENLIVE.com – Sekretaris Komisi III DPR Provinsi Papua Pegunungan, Takinus Yikwa, S.Ak., M.AP., melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya terkait transparansi dan pengelolaan anggaran yang dinilai belum berjalan optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Takinus saat wawancara di salah satu kafe di Wamena, Selasa (15/04/2026), menyikapi dinamika pemerintahan, termasuk aksi yang dilakukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sehari sebelumnya di Kantor Keuangan Provinsi Papua Pegunungan.
“Hari ini tanggal 15 April 2026, saya ingin menanggapi situasi hari ini di Papua Pegunungan, bahwa tanggal 14 April kemarin, MRP datang ke kantor keuangan Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini secara pribadi sangat memprihatinkan situasi hari ini,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan persoalan serius yang tidak hanya dialami MRP, tetapi juga DPR. Ia mengungkapkan, sejumlah agenda penting DPR hingga kini belum dapat dilaksanakan akibat persoalan anggaran.
“Kami DPR pun mengalami hal yang sama. Seharusnya dari bulan Januari, Februari, Maret kami sudah melakukan kunjungan kerja reses, tapi sampai hari ini ditunda. Bahkan kegiatan lain belum berjalan,” ungkapnya.
Takinus menegaskan, DPR meminta pemerintah eksekutif, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk segera membuka informasi anggaran secara transparan, akuntabel, dan profesional.
“Oleh karena itu, kami minta kepada eksekutif, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk transparansi dalam anggaran. Harus kooperatif dan profesional dalam melaksanakan tugas pemerintahan ini,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagai provinsi baru, Papua Pegunungan membutuhkan komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang sehat dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Karena provinsi ini baru lahir, kita harus merawat sama-sama, memelihara sama-sama. Oleh karena itu, kami DPR meminta anggaran ini harus terbuka, karena ini demi pembangunan dan untuk rakyat,” katanya.
Lebih jauh, Takinus menyoroti pengelolaan berbagai sumber pendapatan daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dinilai belum transparan dan merata.
“Kami minta transparansi anggaran, baik anggaran DAU, Otsus, maupun PAD. Sampai hari ini, kami melihat penyerapan anggaran banyak dilakukan oleh Sekretariat Gubernur, dan itu hal yang tidak wajar,” ujarnya.
Ia juga menilai distribusi anggaran belum adil serta belum ada keterbukaan terkait penggunaan anggaran, termasuk alokasi untuk pimpinan daerah.
“Kami belum melihat berapa anggaran untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Bahkan di DPR sendiri, unsur pimpinan belum memiliki dukungan anggaran untuk menjalankan tugas-tugas besar,” katanya.
Terkait aksi MRP, Takinus menilai hal tersebut bukan persoalan sepele, melainkan bentuk tuntutan atas hak lembaga yang memiliki peran dalam pelaksanaan Otonomi Khusus.
“Mereka datang ke kantor keuangan bukan masalah sepele. Mereka punya hak yang sama karena bagian dari pelaksanaan undang-undang Otsus. Sampai hari ini anggaran Otsus ini ke mana?” tegasnya.
Ia juga menyoroti belum optimalnya pelaksanaan pembangunan di daerah, yang dinilai masih terkendala berbagai alasan klasik, seperti keterlambatan pencairan dana.
“Selalu ada alasan dana belum masuk dan sebagainya. Ini belum jelas. Sampai hari ini pembangunan belum berjalan baik. Ini masalah serius,” ujarnya.
Selain itu, DPR juga mengkritisi belum dilaksanakannya sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), yang dianggap sebagai indikator lemahnya tata kelola pemerintahan.
“Sampai hari ini kami DPR belum melakukan sidang LKPJ. Ini masalah besar, menyangkut tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan,” katanya.
Takinus bahkan menilai adanya hambatan di internal pemerintahan yang memperlambat kinerja kepala daerah, dan meminta evaluasi terhadap jajaran yang dinilai tidak maksimal.
“Kami menilai para sekretariat dan pembantu gubernur ini menghambat. Kami minta kepada gubernur, jika tidak mampu bekerja, segera dievaluasi,” tegasnya.
Ia juga membantah klaim keberhasilan realisasi anggaran tahun 2025 yang disebut-sebut mencapai capaian nasional.
“Kami DPR membantah bahwa pelaksanaan anggaran 2025 sukses. Itu tidak benar. Di OPD, di DPR, bahkan di MRP tidak seperti itu,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Takinus menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran dan kinerja pemerintahan di Papua Pegunungan.
“Kami tegas meminta evaluasi total. Setiap anggaran dari pusat harus jelas dan disampaikan ke DPR. Selama ini tidak pernah ada data yang disampaikan secara terbuka,” pungkasnya.
(Tundemin Kogoya – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?