Forum RKPD 2027 Digelar di Wamena, Pemprov Papua Pegunungan Tekankan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Rakyat

WAMENA, Nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai bagian dari proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Senin (16/03/2026), dan menjadi forum strategis untuk menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan Provinsi Papua Pegunungan ke depan.

Forum ini dihadiri pimpinan DPRD Provinsi Papua Pegunungan, perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan, Ketua BP3OKP Papua Pegunungan, para asisten dan staf ahli gubernur, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pimpinan instansi vertikal, akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga tokoh intelektual.

Selain itu, kegiatan juga menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang mengikuti forum secara virtual, di antaranya Direktur PIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN/Bappenas, serta Direktur Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, sambutan Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Wasuok Demianus Siep menekankan pentingnya forum konsultasi publik sebagai bagian strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan penyertaan-Nya kita dapat hadir bersama dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa forum tersebut memiliki makna penting karena menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan daerah berjalan secara terbuka, transparan, dan partisipatif.

“Forum ini memiliki arti yang sangat strategis karena merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara partisipatif, transparan dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, sebagai provinsi yang relatif baru dalam struktur pemerintahan nasional, Papua Pegunungan saat ini berada pada fase penting dalam proses konsolidasi pembangunan daerah.

“Sebagai provinsi yang relatif baru dalam struktur pemerintahan nasional, Papua Pegunungan sedang berada pada fase penting dalam proses konsolidasi pembangunan daerah. Kita tidak hanya sedang menyusun program tahunan, tetapi sesungguhnya kita sedang meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang bagi masa depan Papua Pegunungan,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa dokumen perencanaan pembangunan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi harus mampu menjadi instrumen perubahan nyata bagi masyarakat.

“Perencanaan pembangunan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi instrumen perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa keberhasilan pembangunan di Papua Pegunungan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

“Keberhasilan pembangunan di Papua Pegunungan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi sangat tergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Melalui forum konsultasi publik tersebut, pemerintah daerah berharap dapat menghimpun berbagai gagasan dan masukan konstruktif dari seluruh elemen masyarakat.

“Oleh karena itu saya berharap melalui forum konsultasi publik ini kita dapat menghimpun berbagai gagasan, pemikiran serta masukan konstruktif dari seluruh unsur masyarakat sehingga dokumen RKPD yang kita susun benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Provinsi Papua Pegunungan,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk membangun komitmen bersama demi masa depan Papua Pegunungan yang lebih baik.

“Mari kita bangun komitmen bersama untuk bekerja lebih keras, lebih terarah, dan lebih bersinergi demi mewujudkan Papua Pegunungan yang maju, sejahtera dan berkeadilan,” katanya.

Sementara itu, dalam sambutan Ketua Panitia, pemerintah daerah menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2027 ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah,” disampaikan dalam forum tersebut.

Melalui forum ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan yang konstruktif sehingga dokumen RKPD 2027 benar-benar menjadi pedoman pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Pegunungan.

(Tundemin – Redaksi MR)