WAMENA, NOKENLIVE.com – Kegiatan Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Papua Pegunungan digelar di Hotel Baliem Pilamo, Selasa (10/3/2026). Kegiatan ini dihadiri para pemangku kepentingan pendidikan dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten III Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan Lukas Kossay, narasumber dari pusat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan Simon Sembor, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua Lenis Kogoya, serta perwakilan lembaga pendidikan dan peserta dari berbagai kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.
Ketua panitia dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada 9–11 Februari di BPSDM Sawangan.
Ia menjelaskan bahwa konsolidasi daerah ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua, khususnya di Papua Pegunungan.
Tema kegiatan yang diangkat yakni “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Tema tersebut menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Selain itu, beberapa program prioritas pendidikan turut menjadi fokus pembahasan. Di antaranya program revitalisasi satuan pendidikan yang telah berjalan dan direncanakan akan diperluas jumlah sekolahnya pada tahun ini.
Program lainnya adalah digitalisasi pembelajaran melalui penggunaan teknologi pendidikan seperti papan pintar atau smart board di sekolah.
“Kita ingin melihat sejauh mana pemanfaatan bantuan papan PID atau smart board yang diberikan oleh Bapak Presiden dapat diimplementasikan di sekolah-sekolah,” kata ketua panitia.
Selanjutnya, pemerintah juga mendorong penguatan sistem penerimaan peserta didik baru agar berjalan lebih adil dan transparan.
Program lain yang menjadi perhatian adalah pembangunan sekolah terintegrasi dari jenjang SD hingga SMA dalam satu kawasan pendidikan.
“Program ini membutuhkan lahan minimal 20 sampai 30 hektare. Di dalamnya nanti akan ada lapangan bola, kolam renang dan fasilitas olahraga lainnya. Karena itu kami juga menghadirkan Lembaga Masyarakat Adat untuk membantu menyiapkan lahan tersebut,” ujarnya.
Selain itu, kegiatan konsolidasi juga membahas peningkatan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan serta upaya penanganan anak yang tidak bersekolah maupun putus sekolah.
“Harapannya dalam kegiatan ini kita dapat menggali program-program untuk menuntaskan anak-anak yang tidak sekolah maupun yang putus sekolah,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan melalui Asisten III Lukas Kossay yang sekaligus membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah.
“Pendidikan adalah fondasi utama untuk membangun masa depan suatu daerah. Jika pendidikan kita kuat, maka sumber daya manusia kita juga akan kuat. Dan jika sumber daya manusia kita kuat, maka masa depan Papua Pegunungan akan semakin cerah,” ujarnya.
Ia menilai kegiatan konsolidasi ini sangat penting karena menjadi ruang bersama untuk menyatukan pemikiran serta memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan.
“Kegiatan ini bukan sekadar pertemuan atau diskusi, tetapi merupakan ruang bersama untuk menyatukan pikiran, menyamakan langkah, dan memperkuat kerja sama,” katanya.
Menurutnya, Papua Pegunungan masih menghadapi berbagai tantangan di sektor pendidikan, mulai dari kondisi geografis yang sulit hingga keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
Namun demikian, ia optimistis tantangan tersebut dapat diatasi melalui kerja sama dan komitmen bersama.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Papua Pegunungan, baik yang tinggal di kota maupun di kampung-kampung terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua, Sudarsono, menjelaskan bahwa konsolidasi daerah ini dilaksanakan di empat zona wilayah Papua.
“Konsolidasi daerah ini sebenarnya kita lakukan di empat zona. Pertama di Papua Jayapura, kemudian Papua Selatan, dan hari ini dilaksanakan di Papua Pegunungan serta Papua Tengah secara bersamaan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk menyinkronkan program-program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan para pemangku kepentingan di daerah.
“Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mensinkronkan program-program dari Kemenikdasmen kepada stakeholder yang ada di daerah sehingga tujuan pendidikan dari nasional sampai daerah bisa sejalan,” katanya.
Sudarsono juga menekankan pentingnya keterlibatan lembaga adat dalam mendukung pembangunan sekolah terintegrasi, khususnya terkait ketersediaan lahan yang luas.
“Dukungan LMA terhadap kepemilikan hak ulayat sangat penting bagi kami untuk menyiapkan lahan pembangunan sekolah terintegrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan Simon Sembor mengatakan kegiatan konsolidasi ini menjadi sarana penting untuk mengevaluasi berbagai persoalan pendidikan yang masih terjadi di daerah tersebut.
“Kami sangat berterima kasih karena dengan adanya konsolidasi ini kita dapat melihat berbagai masalah pendidikan di Papua Raya, khususnya Papua Pegunungan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa kondisi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah tersebut masih membutuhkan perhatian serius.
“Kita melihat sarana-prasarana pendidikan di Papua Pegunungan rata-rata dibangun sejak tahun 1975 dan saat ini banyak yang sudah dalam kondisi rusak parah, terutama gedung sekolah dan fasilitas lainnya,” katanya.
Selain itu, persoalan kehadiran tenaga pendidik di daerah juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Kita juga melihat hal-hal yang menyangkut tenaga pendidikan atau guru yang selama ini mungkin banyak yang tidak berada di tempat tugas. Ini menjadi hal yang harus kita fokus untuk membenahi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa faktor keamanan dan kondisi lingkungan juga mempengaruhi keberadaan guru di sejumlah wilayah, sehingga keterlibatan tokoh adat dinilai penting untuk membantu memahami kondisi di lapangan.
Melalui kegiatan konsolidasi ini, pemerintah daerah berharap berbagai persoalan pendidikan dapat dibahas secara bersama serta menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Pegunungan.
“Visi Gubernur saat ini adalah pendidikan nomor satu. Karena itu kami akan tetap fokus, apapun tantangan alam maupun geografis, untuk memastikan pendidikan dapat menjangkau wilayah-wilayah paling terpencil,” tutupnya. (Tundemin Kogoya – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?