PUNCAK, NOKENLIVE.com- Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, memaparkan secara terbuka kondisi kemanusiaan dan tantangan pelayanan publik yang dihadapi masyarakat Kabupaten Puncak dalam rapat audiensi Tim Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan DPR Papua Tengah bersama Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat di Aula Negelar Ilaga.
Dalam laporannya, Nenu Tabuni menyampaikan bahwa Kabupaten Puncak merupakan salah satu wilayah di Papua Tengah yang terdampak langsung oleh konflik bersenjata beberapa tahun terakhir. Konflik tersebut menyebabkan pengungsian massal, kerusakan fasilitas umum, serta terhambatnya layanan dasar masyarakat di sejumlah distrik.
“Pemerintah daerah bersama Forkopimda, dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah, telah melakukan langkah-langkah penanganan mulai dari pendataan, penyaluran bantuan darurat, hingga proses pemulangan pengungsi ke kampung halaman yang kini sedang berlangsung,” jelas Nenu Tabuni.
Lebih lanjut, ia membeberkan data kependudukan yang menggambarkan masih rendahnya cakupan administrasi di Kabupaten Puncak. Dari total 177.797 jiwa penduduk, hanya 18.238 jiwa atau 11,44% yang telah melakukan perekaman KTP, sementara 150.559 jiwa atau 89,74% lainnya belum memiliki dokumen kependudukan.
“Ini pekerjaan besar dan berat bagi kami di daerah. Kabupaten Puncak sudah berusia 17 tahun, tapi masih banyak warga yang belum memiliki KTP. Kondisi ini menunjukkan tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama,” ujar Nenu Tabuni dengan nada prihatin.
Selain masalah kependudukan, Nenu juga menyoroti tingginya harga barang dan biaya hidup di Kabupaten Puncak akibat keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur. Ia mencontohkan harga semen yang mencapai Rp1,5 juta per sak di Ilaga, dan bisa naik hingga Rp5 juta per sak di distrik-distrik terpencil.
“Kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan jalur distribusi membuat harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Ini harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat,” tegasnya.
Menutup laporannya, Nenu Tabuni berharap Tim Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah dapat menyampaikan kondisi nyata yang terjadi di Puncak kepada pemerintah provinsi dan pusat, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat terdampak konflik dan kesulitan ekonomi.
“Kami berharap hasil audiensi ini dapat melahirkan rekomendasi konkret yang membantu kami di daerah dalam mempercepat pelayanan publik dan pemulihan kondisi kemanusiaan,” pungkasnya.
Rapat audiensi tersebut juga dihadiri oleh Bupati Puncak Elvis Tabuni, Ketua DPRK Puncak Thomas Tabuni, para kepala OPD, Kapolres dan Dandim Puncak, serta unsur Forkopimda lainnya. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah dan DPR Papua Tengah untuk memperkuat koordinasi dan mencari solusi atas permasalahan kemanusiaan di Kabupaten Puncak. (Lisa/Redaksi NL)
Apa komentar anda ?