DPRD Kabupaten Puncak Sahkan Perubahan APBD 2025 Senilai Rp 2,04 Triliun

ILAGA, NOKENLIVE.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak resmi mengesahkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 melalui rapat paripurna penutupan masa sidang pertama, Rabu (17/9/2025), di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Puncak, Ilaga.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Puncak, Thomas Tabuni, dan dihadiri oleh Bupati Puncak, Elvis Tabuni, Wakil Bupati Puncak, Anggota DPR, Para Kepala OPD, Kapolres Puncak, dan Dandim 1717/Puncak, Unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD menetapkan Keputusan Nomor 900.1.1.4/Tahun 2025 tentang persetujuan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Puncak 2025.

Berdasarkan keputusan tersebut, total pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,801 triliun, yang terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp9,45 miliar,

Pendapatan transfer Rp1,569 triliun, dan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp222,7 miliar.

Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp2,040 triliun, meliputi:

Belanja operasi Rp1,386 triliun,

Belanja modal Rp336,48 miliar,

Belanja tidak terduga Rp30 miliar, dan

Belanja transfer Rp286,89 miliar.

Dengan struktur tersebut, APBD-P 2025 mengalami defisit sebesar Rp238,57 miliar. Kekurangan tersebut ditutupi melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp239,57 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp1 miliar, pembiayaan netto tercatat Rp238,57 miliar sehingga APBD-P 2025 tetap seimbang.

Ketua DPRD Puncak, Thomas Tabuni, menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam sesuai mekanisme yang berlaku.

“Dengan persetujuan ini, Bupati Puncak diharapkan melaksanakan perubahan APBD sesuai kesepakatan bersama dan tetap memperhatikan masukan DPR selama persidangan,” ujarnya.

Keputusan tersebut mulai berlaku sejak 17 September 2025. DPRD juga menekankan bahwa apabila ditemukan kekeliruan dalam penetapan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. (Lisa)