NABIRE, NOKENLIVE.com– Solidaritas pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Dogiyai mendatangi Kantor Gubernur Papua Tengah di Nabire, Jumat (12/9/2025), untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Mapia Raya. Mereka meminta pemerintah provinsi membatalkan rencana tersebut karena dinilai tidak memenuhi syarat dan tidak melalui prosedur hukum yang benar.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan mahasiswa, Yomi Goo, menegaskan pemekaran Kabupaten Mapia Raya digagas oleh sekelompok orang tanpa melibatkan masyarakat. Ia menyebut rencana itu tidak memenuhi persyaratan kewilayahan maupun administratif sebagaimana diatur dalam aturan pembentukan DOB.
“Proses pembentukan daerah otonom baru adalah inisiatif sekelompok orang. Mapia Raya sama sekali tidak memenuhi persyaratan kewilayahan dan administratif,” tegas Yomi Goo di hadapan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Yomi menambahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai tidak pernah menggelar sidang paripurna maupun menandatangani rekomendasi pemekaran. “Rencana pemekaran ini tidak sesuai prosedur hukum. Jadi DPRD tidak pernah sidang dan tidak pernah tanda tangan soal rekomendasi pemekaran,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Dewan Adat Simapitowa, Marten Lyai. Ia menekankan agar pemerintah menghormati hak-hak masyarakat adat dalam setiap kebijakan, termasuk rencana pemekaran wilayah. “Tanah itu milik rakyat. Kajian ulang harus dilakukan secara transparan, untuk itu hak masyarakat adat harus diakui oleh Pemerintah Provinsi Papua,” kata Lyai.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa menyatakan, proses pemekaran harus mengutamakan kajian akademik dan ilmiah. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin masyarakat Papua dirugikan dalam kebijakan pemekaran.
“Kalau mau pemekaran, harus melalui kajian akademik, tidak bisa dengan cara begini. Orang Papua terlalu banyak ditipu Jakarta. Soal pemekaran ini layak atau tidak, akan kami undang Badan Riset Nasional,” ungkap Nawipa.
Dengan demikian, polemik pemekaran DOB Mapia Raya masih akan berlanjut sambil menunggu kajian resmi dari pihak berwenang. (Lisa/Fredik)
Apa komentar anda ?