WAMENA, NOKENLIVE.com- Ribuan warga dari 40 distrik dan 328 kampung di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan memadati halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Rabu (10/9/2025).
Aksi damai ini mendukung kebijakan pemerintah daerah (pemda), terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung.
Tak hanya itu, aksi ini juga menjadi bentuk penolakan terhadap kekerasan dan gangguan pelayanan publik yang terjadi dalam demonstrasi sebelumnya.
Aksi yang dikoordinasi oleh tokoh masyarakat, Benyamin Siep ini menyuarakan dukungan penuh terhadap Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya.
Massa menilai bahwa pergantian kepemimpinan kampung melalui SK Plt merupakan langkah tepat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.
“Jabatan Kepala Kampung bukan warisan turun-temurun, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan secara profesional,” tegas Benyamin dalam keterangan tertulis yang diterima Nokenlive.com, Kamis (11/9/2025).
Aksi damai ini juga merupakan respons terhadap kerusuhan yang terjadi pada Senin (8/9/2025) lalu, dimana sekelompok massa melakukan tindakan anarkis saat menyampaikan aspirasi. Massa menuding ketidaknetralan aparat kepolisian sebagai pemicu kerusuhan.
Dalam orasinya, massa mendesak Kapolda Papua untuk mengevaluasi dan mencopot Kasat Intel serta Kasat Reskrim Polres Jayawijaya yang dinilai tidak netral dan membiarkan aksi anarkis terjadi.
Sejumlah perwakilan distrik menyatakan siap bertindak tegas terhadap oknum yang melakukan pemalangan jalan atau menghambat jalannya roda pemerintahan.
“Jika ada yang memalang kantor distrik atau kampung, kami akan tangkap dan serahkan ke pihak berwajib. Tindakan mereka jelas merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan,” ujar salah satu perwakilan massa.
Massa juga menyampaikan tuntutan kepada Bupati Jayawijaya, agar menghadirkan lembaga audit independen seperti KPK, BPK, atau instansi terkait, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa oleh kepala kampung yang telah digantikan.
Mereka menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran dan pelaporan keuangan yang tidak transparan oleh oknum kepala kampung sebelumnya.
“Audit ini penting agar dana desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi,” tutup Benyamin.
Aksi berlangsung aman dan tertib. Pemerintah daerah menyambut baik aspirasi masyarakat dan berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Tanggapan Bupati Jayawijaya
Bupati Jayawijaya, Athenius Murib menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya saat insiden kerusuhan terjadi di Kantor Bupati beberapa waktu lalu.
Dalam pernyataan terbuka di hadapan masyarakat, Murib menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun Jayawijaya secara tulus dan profesional, serta meminta evaluasi terhadap aparat kepolisian yang dinilai tidak netral.
Bupati Murib menjelaskan bahwa saat insiden terjadi, dirinya sedang menjalankan tugas luar daerah. Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah menerima aspirasi masyarakat, namun aksi tersebut berujung pada perusakan honai dan kendaraan dinas Wakil Bupati.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat dari 40 distrik. Aspirasi telah diterima langsung oleh Ketua Fraksi DPRD, Bapak Wenda, dan akan dibahas lebih lanjut,” ujar Murib.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki mandat sah dari masyarakat 328 kampung untuk bekerja selama lima tahun. Ia meminta semua pihak menghormati proses pembangunan dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
“Kami sudah bekerja luar biasa dalam 100 hari. Jika gagal, silakan demo. Tapi jika berhasil, akui dengan gentle bahwa kami bekerja,” tegasnya.
Minta Kasat Reskrim dan Kasat Intel Dicopot
Murib secara terbuka meminta Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige Renwarin, untuk mencopot Kasat Reskrim dan Kasat Intel Polres Jayawijaya yang dinilai tidak bekerja dengan hati dan diduga terpengaruh oleh “pesan sponsor.”
“Jika tidak dicopot, saya akan lapor ke Kapolri dan Presiden. Kami ingin membangun, bukan merusak,” kata Murib.
Ia juga mengingatkan bahwa aparat harus bekerja jujur dan mendukung pemerintahan yang sah, bukan membela kepentingan tertentu.
Murib menyampaikan, pemerintah telah melakukan pembenahan di berbagai sektor, termasuk penanganan anak jalanan, kebersihan kota, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Anak-anak yang dulu dibiarkan, kini kami bina. Guru-guru yang tidak hadir, kami evaluasi. SDM yang mati, kami hidupkan kembali,” ujar mantan Dandim Jayawijaya itu. (Hubertus Gobai/Fredik)
Apa komentar anda ?