JAYAPURA, NOKENLIVE.com- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia Perwakilan Papua mulai membuka Posko Pengaduan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua 2025.
Kepala Komnas HAM Wilayah Papua, Frits Ramandey mengatakan, pihaknya ikut mendukung pelaksanaan PSU Pilgub Papua, agar dapat berjalan dengan baik dan demokratis.
Oleh karena itu, Komnas HAM Wilayah Papua membuka posko pengaduan, terkait dengan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran hukum yang mengabaikan hak asasi manusia (HAM) dari setiap warga negara yang akan menyalurkan hak pilihnya pada saat PSU Pilgub Papua berlangsung.
Baca juga: Ini Catatan Komnas HAM Papua Soal Kasus Kekerasan Di Papua Dari Januari Sampai Juni di Tahun 2025
“Posko yang dibentuk ini bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan PSU Pilgub Papua ini bisa ramah dan inklusif serta menjamin hak setiap hak pemilih dapat disalurkan, terutama kelompok rentan,” jelasnya dalam keterangan pers kepada wartawan di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Senin (21/7/2025).
Menurut Frits, tujuan dari pembentukan posko pengaduan ini adalah memastikan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, sekaligus memantau dan mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara negara atas rekomendasi Komnas HAM yang telah dikirimkan sebelumnya.
“Wilayah yang bakal menjadi perhatian untuk melakukan pemantauan dalam rangka PSU Pilgub Papua pada 6 Agustus mendatang, yakni Kota Jayapura,” ujarnya.
“Tim pemantauan PSU Pilgub Papua dari Komnas HAM Perwakilan Papua akan dibagi menjadi 5 tim, dimana seluruh staf, termasuk mahasiswa yang magang juga akan dilibatkan untuk memantau secara langsung persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan PSU di Papua,” sambung Frits menambahkan.
Frits menjelaskan, pemantauan Komnas HAM Papua terhadap PSU Pilgub Papua tidak terlepas dari Undang-Undang No 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia dipasal 76 jo pasal 89 ayat (3). Selain itu, merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi No.304 PHPU GUB XXIII 2025, yang mengharuskan komisi pemilihan daerah melakukan pemilihan suara ulang kepala daerah Papua di tanggal 6 Agustus 2025.
Baca juga: Komnas HAM Papua: Hentikan Kekerasan di Tanah Papua
Sementara itu, Komnas HAM RI Perwakilan Papua juga akan melakukan pengamatan pada beberapa isu dalam pelaksanaan PSU pada Agustus mendatang. Adapun isunya antara lain:
- Pemenuhan hak pilih kelompok marginal-rentan,
- Isu diskriminasi, kekerasan dan intimidasi
- Lalu terkait netralitas penyelenggara dan aparat negara
- Terakhir masalah mengenai potensi kerawanan yang timbul
“Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan pengaduaan ini, baik melalui email Komnas HAM Papua atau bisa datang langsung ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua yang ada di Dok V Kelurahan Mandala, Jayapura Utara,” ucap Frits.
Baca juga: Komnas HAM Papua Bentuk Tim Investigasi Kasus Mutilasi di Kabupaten Mimika
“Kiranya PSU Pilgub Papua ini berjalan baik, tertib, aman dan lancar, tanpa gangguan, tapi juga lebih ramah HAM dan Inklusif nanti, “ tutupnya. (Melviandres Pamanggori/Fredik).
Apa komentar anda ?