WAMENA, NOKENLIVE.com — Polemik pasca pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua Pegunungan terus memantik respons dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Otniel Sobolim, seorang intelektual muda Papua Pegunungan, yang menyampaikan pandangan kritis terhadap dinamika ini, khususnya terkait sikap organisasi masyarakat (ormas) yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Pengawal Pemerintahan Rezim JONES.
Sobolim menilai, munculnya reaksi dari ormas tersebut justru dapat memicu instabilitas dalam 100 hari kerja awal pemerintahan Gubernur Jhon Tabo dan Wakil Gubernur Ones Pahabol. Pasalnya, forum ini dianggap terlalu reaktif dalam merespons tuntutan dari para pencari kerja (pencaker) yang merasa dirugikan karena tidak lolos ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
“Forum yang berniat mengawal kebijakan pemerintah sebenarnya sah dan patut diapresiasi, namun pendekatan yang digunakan bersifat reaksioner dan berpotensi merusak citra pemerintah di mata publik,” kata Otniel dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi NokenLive, Selasa (2/7).
Menurutnya, era saat ini adalah zaman demokrasi, di mana setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat secara terbuka. Oleh karena itu, seharusnya ormas yang mengaku sebagai pengawal pemerintah memosisikan diri sebagai mediator independen, bukan pihak yang memihak secara membabi buta.
“Forum itu mestinya membuka ruang dialog antara pemerintah dan para pencaker, bukan malah menghalangi aspirasi rakyat yang sedang mencari keadilan atas nasib mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Otniel mengusulkan perlunya intervensi konstruktif dari unsur pimpinan DPR Provinsi Papua Pegunungan, khususnya dari Fraksi Partai Demokrat, yang menjadi bagian penting dalam koalisi pemerintahan saat ini. Langkah ini, menurutnya, penting untuk menjaga kondusivitas politik serta menjembatani tuntutan ribuan pencaker yang mempertanyakan kebijakan belanja pegawai daerah.
“Reaksi cepat DPR sangat dibutuhkan dalam menyikapi protes publik terhadap kebijakan eksekutif. Apalagi, fraksi terkait merupakan bagian dari rezim pemerintahan. Jangan biarkan polemik ini berlarut-larut hingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa tuntutan para pencaker bukanlah hal luar biasa yang harus ditanggapi secara represif. Justru, ini adalah fenomena sosial yang wajar dan perlu solusi transparan serta adil dari para pemangku kebijakan.
Dalam penutup pernyataannya, Otniel turut menyoroti sikap Ketua Relawan JONES yang menurutnya tidak netral dalam menyikapi persoalan ini. Ia berharap seluruh elemen relawan dan ormas di Papua Pegunungan lebih bijak dalam mengambil peran, serta tidak memperkeruh suasana yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.
“Relawan seharusnya menjadi jembatan kepercayaan antara rakyat dan pemerintah, bukan menjadi tembok pemisah,” pungkasnya. ( Rilis/Redaksi).
Apa komentar anda ?