WAMENA,NOKENLIVE.com- Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan resmi meluncurkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Peluncuran yang digelar di halaman kantor DPMPTSP Provinsi Papua Pegunungan, Senin (30/6/2025), menjadi salah satu tonggak penting dalam program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan.
Mengusung moto “Cepat Melayani, Tulus Mengabdi, Papua Pegunungan Maju,” layanan ini dihadirkan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mempercepat proses perizinan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib dan transparan.
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (H.C.) John Tabo, S.E., M.B.A., menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPMPTSP dalam membuka akses pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Terima kasih kepada DPMPTSP yang sudah inisiatif. Ini pelayanan dasar, titik awal untuk kita mulai tertib administrasi dan tertib aturan, terutama bagi masyarakat yang berusaha di bidang apa saja,” ungkapnya dalam sambutan melalui siaran pers yang diterima Nokenlive.com, Senin malam.
Gubernur John menegaskan bahwa sejak pemerintahannya resmi didefinitifkan, seluruh proses pelayanan harus mengacu pada regulasi negara, bukan kehendak pribadi.
“Sekarang kita sudah definitif. Tidak bisa kerja suka-suka. Kita kerja berdasarkan regulasi Republik Indonesia,” ujarnya.
Dia mengajak seluruh OPD untuk membangun kinerja bertahap dan saling menopang. Dalam analoginya, Gubernur John menuturkan bahwa anak yang baru lahir pun tidak langsung bisa berlari. Begitu pula pembangunan harus dijalankan dengan kesabaran dan proses yang benar.
Mantan Bupati Tolikara ini turut menyinggung tokoh perempuan Papua Pegunungan seperti Dr Suryani dan Ibu Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, sebagai bukti bahwa kerja kecil yang ditekuni dengan baik akan membuahkan kepercayaan pada tanggung jawab yang lebih besar.
“Kalau pekerjaan kecil bisa diselesaikan dengan baik, Tuhan akan percayakan pekerjaan yang lebih besar. Tapi kalau hanya mimpi kerja besar sementara kerja kecil saja tidak beres, semua akan tinggal mimpi,” jelasnya.
Gubernur John menekankan nilai kejujuran dan penghormatan terhadap hak masing-masing sebagai dasar dalam memimpin, serta pentingnya komunikasi pelayanan yang sederhana dan membumi.
“Gunakan bahasa mama, jangan pakai istilah tinggi yang membuat masyarakat bingung. Kita provinsi baru, jadi komunikasi, kerja sama, dan pelayanan dari delapan kabupaten harus dibangun dengan baik,” katanya.
Gubernur John mengingatkan bahwa pelayanan publik harus cepat, tanggap, dan tidak menunda-nunda pengurusan dokumen. Ia menekankan pentingnya penyaringan surat-surat secara cermat, terutama yang berkaitan dengan investasi skala besar yang berisiko tinggi.
“Kalau ada hal besar, berisiko, harus langsung koordinasi dengan Gubernur. Jangan sembarangan keluarkan rekomendasi. Banyak daerah lain terjebak karena tidak hati-hati,” ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur John menegaskan, peluncuran DPMPTSP masuk dalam program 100 hari kerja dan meminta seluruh OPD untuk mencatat kontribusi mereka masing-masing dalam periode tersebut.
“Launching ini sudah termasuk dalam 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur. OPD lain juga harus punya catatan apa yang sudah dilakukan. Ini akan menjadi warisan awal dari pondasi pelayanan publik kita,” sambungnya menambahkan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Suryani Yigibalom, SE., M.si mengatakan, lembaganya berkomitmen menjadi pilar dalam kemudahan berusaha dan peningkatan investasi daerah.
Suryani menjelaskan, DPMPTSP berada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Investasi/BKPM, dan wajib mengacu pada regulasi seperti UU Cipta Kerja, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko, dan PP No. 6 Tahun 2021 tentang Perizinan di Daerah.
“Pelayanan perizinan akan berbasis OSS-RBA secara bertahap. Kami juga menyediakan layanan manual, semi-elektronik, klinik konsultasi, respons cepat, dan pengaduan terbuka. Semua dirancang agar masyarakat dan pelaku usaha merasa dilayani,” jelasnya.
Suryani menyebutkan bahwa peluncuran ini adalah kontribusi langsung dari DPMPTSP untuk mendukung program 100 hari kerja kepala daerah serta menjadi bagian dari wajah baru pelayanan publik yang ramah dan pasti.
“Pelayanan tidak bisa berjalan sendiri. Harus bersinergi lintas OPD. Kami berterima kasih atas dukungan gubernur, wakil gubernur, dan seluruh stakeholder yang telah memberi ruang dan kepercayaan kepada DPMPTSP,” ujarnya.
DPMPTSP berharap bahwa peluncuran ini menjadi titik awal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah—bahwa pemerintah hadir untuk memudahkan, bukan mempersulit.
“Kami ingin membangun Papua Pegunungan dari akar: dari bawah, dari kampung, dari masyarakat, dari pelayanan dasar,” pungkasnya. (Rilis/Fredik).
Apa komentar anda ?