JAYAWIJAYA, Nokenlive.Com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan minta pemerintah mencairkan dana keamanan sebab wilayah itu rawan namun hingga tahapan berjalan ini tidak ada pengamanan dari personel kepolisian.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Fredi Wamu di Wamena, Selasa, mengatakan situasi pembakaran Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan beberapa waktu lalu menyebabkan penyelenggara kurang nyaman tanpa adanya aparat pengamanan.
“Sampai hari ini belum ada dana hibah untuk droping anggota (polisi) kepada kita pihak penyelenggara sehinga beberapa hari ini kami mengalami sedikit kewalahan. Kami merasa bahwa tugas kelembagaan kita bisa tersendat karena kurangnya pengamanan,” katanya.
Mereka mengharapkan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) secepatnya memberikan dana hibah pengamanan itu kepada pimpinan Kepolisian Daerah (Polda) Papua agar mereka bisa menggerakkan personel.
“Kami berharap pemerintah memberikan secepatnya dana hibah kepada teman-teman aparat dalam hal ini kepolisian untuk bisa mendukung kami dalam hal pengamanan,” katanya.
Kasatgaswil Operasi Mantap Praja di Papua Pegunungan, Kombespol Andi Enoch mengatakan pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu merupakan ranahnya Polda Papua sehingga personelnya yang melakukan pengamanan harus dari Polda Papua.
“Kita tidak akan menganggu personel dari polres karena mereka juga mengamankan pilkada bupati dan wakil bupati. Semua personel yang akan terlibat (pada pilgub), itu semua didrop dari Polda di Jayapura,” katanya.
Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada pergeseran personel dari Polda ke Papua Pegunungan sebab pihaknya belum menerima anggaran hibah pengamanan Pilgub dari pemerintah.
“Kalau kebutuhan BKO dari polda kurang lebih sekitar 300 lebih, mereka yang nanti BKO di Papua Pegunungan khususn untuk pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,” katanya.
Penulis: Marius Frisson Yewun
Editor: Linda
Apa komentar anda ?