Sentani – Nokenlive.com
Demi untuk mengatasai masalah jaringan telekomunikasi, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kini bangun kerja sama dengan pihak PT. Telkom.
Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan, Sumule Tumbo mengaku, pembangunan wilayah Daerah Otonomi Baru ( DOB) khususnya di Papua Pegunungan saat memang masih terkendala masalah jaringan telekomunikasi yang sejauh ini maaih belum efektif.
“Masalah jaringan internet kita sejauh ini masih lemah dan ini sudah menjadi perhatian kami agar masalah jaringan telekomunikasi ini segera diatasi. Sehingga palayanan di Pemerintahan itu berjalan baik,” ungkap Sekda, Sumule Tumbo ketika ditemui di Sentani.
Kata Sekda, masalah jaringan ini sudah menjadi skala prioritas pihaknya di Pemprov Papua Pegunungan.
“Sudah kita upayakan bangun komunikasi dan kerja sama dengan PT. Telkom.Puji tuhan khusus untuk di Kantor Gubernurnya sementara dibeberapa titik semua sudah jalan dan bisa diakses,”terang Sekda.
Namun pihaknya terus berupaya keras akan dilakukan peningkatan terus menerus agar masalah jaringan di Papua Pegunungan ini bisa terpenuhi semuanya hingga ke masyarakat secara menyeluruh.
“Memang didalam anggaran dana Otsus itu juga dianggarkan pula untuk peningkatan jaringan. Mudah-mudahan ini kita bisa kawal bersama dan kemudian secara terbuka apakah kendalanya ada di PT. Telkom dan hal-hal apa saja yang perlu kita benahi bersama kedepan,”tutur Sekda.
Kata Sekda, mudah-mudahan dengan adanya kerja sama dengan PT. Telkom ini nantinya bisa memenuhi kebutuhan masalah jaringan ini di Papua Pegunungan.
Pihaknya juga meminta bantuan dan peran media agar bersama-sama mendorong terkait persoalan jaringan di Papua Pegunungan ini, sehingga pelayanan kepada masyarakat itu semua terpenuhi dengan baik sesuai harapan.
Sementara itu Sekda tidak menapik jika masih banyak kendala yang dihadapi pihaknya saat ini, selain masalah jaringan, juga fasilitas penunjang gedung Pemerintahan yang belum tersedia saat ini.
“Ada banyak kesulitan yang masih kita hadapi saat ini. Disisi lain karena soal anggaran yang masih terbatas, tetapi kebutuhannya yang begitu besar,”ujar Sekda.
Sekda mencontohkan, sarana dan prasarana penunjang kantor Pemerintahan Papua Pegunungan saat ini dimana pihaknya saat ini masih menggunakan gedung pinjam pakai milik Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
Sehingga para pegawainya saat ini masih menggunakan fasilitas seadanya dulu. ASN masih menggunakan meja kerja secara bersama disana bisa duduk 2-4 pegawai satu meja untuk berkerja.
“Hal-hal semacam ini tentu menjadi perhatian kita dan masalah-masalah yang terjadi ini sudah mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dan juga bapak Pj. Gubernur untuk memenuhi semua melalui anggaran yang ada,”ucap Sekda.
Lanjut Sekda,Pemerintah Pusat kini telah menggelontorkan dana Rp 1,8 triliun untuk Provinsi Papua Pegunungan untuk APBD 2023.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, pembangunan sarana prasarana pemerintahan Provinsi hingga pelayanan publik.
“Jadi dana trasfer dari Pemerintah Pusat ini nilainya 1,8 Triliun untuk Papua Pegunungan. Ditambah hibah dari Kabupaten cakupan dan Provinsi induk jadi totalnya ada sekitar 1,9 Triliun lebih,”tegas Sekda.
Tambah Sekda, anggaran ini akan disesuaikan peruntukannya berdasarkan kebutuhan atau prioritas pembangunan didalam DOB ini.
“Jadi dana trasfer 1.8 Triliun ini sudah termasuk dana Otsus, DAU, Dana Tambahan Infrastuktur (DTI) ,”tutup Sekda Sumule Tumbo. (HANS PALEN).
Apa komentar anda ?