Sentani – Nokenlive.com
Rencana anggota DPRD Kabupaten Jayapura untuk melakukan kunjungan kerja ke Negara Jepang dalam waktu dekat kedepan justru tak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari seluruh anggotanya. Salah satunya datang dari Sihar L.Tobing, SH.
Politisi partai Golkar ini justru kembali mengkritik keras rencana perjalanan dari rekan-rekannya ke Jepang tersebut karena dianggap tidak terlalu urgen,efektif dan hanya menghabiskan anggaran.
“Ya kalau saya, kunjungan kerja ke Jepang itu urgensinya apa dulu. Ini kelihatannya tidak ada manfaatnya sama sekali.Apalagi ini sudah mau masa akhir jabatan dari anggota DPR ini,”ungkap Sihar L. Tobing,SH ketika ditemui di Sentani.
Menurutnya,secara pribadi dia pesimis kunjungan ke Jepang ini,pasalnya tidak ada pemanfaatan dari hasil kunjungan itu bagi daerah Kabupaten Jayapura.Katanya akan ada kerja sama dengan salah satu perusahan di Jepang.Kalaupun itu ada bukan ranah atau tugasnya DPR tetapi itu Eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah.
“Kalau soal keberangkatan itu sah-sah saja,karena itu sudah diprogram dan dianggarkan, itu dari sisi aturannya.Apalagi ini sudah dikonsultasikan ke Menteri Dalam Negeri (Mandagri) dan Mendagri menyetujui keberangkatan itu. Ini kembali lagi ke masing-masing anggota.Kalau saya pribadi sangat tidak efektif keberangkatan ke jepang ini,”tuturnya.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura inipun dengan tegas jika dirinya tidak ikut berangkat.Karena menurutnya itu hanya buang-buang waktu,energi dan menghabiskan anggaran saja.Apalagi kunjungan ke Jepang ini sama sekali tidak efektif bagi daerah.
“Seharusnya kita perlu sikapi baik-baik,apalagi akan mau melaksanakan Pemilu ditahun 2024.KPU sebagai penyelenggara juga tengah mengajukan anggaran yang cukup besar ke Pemerintah Daerah.Termasuk juga masih ada utang waktu pelaksanaan dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) sekitar 7 miliar lebih yang sampai saat ini belum terbayarkan oleh panitia lokal,” terang Sihar.
Lanjut Sihar, ia khawatir dengan semua permasalahan yang ada ini akan terjadi pemangkasan anggaran lagi bagi semua OPD dan juga kesekretariatan DPR untuk menutupi ini semua seperti anggaran untuk KPU dan juga utang dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN).
Untuk itu pihaknya menyarankan agar bisa memilah mana kegiatan yang sifatnya urgensi dan efektif itu saja dulu yang didahulukan.Kalau perlu anggaran perjalanan ke Jepang ini disodorkan saja untuk membantu KPU untuk penyelenggaraan pemilu dan juga membantu panitia Kongres KMAN untuk melunasi utang yang masih menyisakan beban daerah.
“Saya sangat setuju jika masyarakat melakukan kritikan,itu tandanya mereka peduli dengan keberadaan kami di DPR ini.Dengan mereka protes dan segala macamnya itu juga bagian dari fungsi pengawasan mereka ke lembaga terhormat ini.Jadi kita jangan merasa risih jika ada kritikan dari masyarakat. Jika sekarang posisi kami di DPR ada fungsi pengawasan kepada Eksekutif,lalau yang mengawasi kami di DPR ini siapa, tentu masyarakat. Kalau saya mendukung saja kritikan masyarakat,kami ada disini karena hasil mandat dan utusan mereka,sehingga wajar saja kalau mereka mengawasi keberadaan kami di sini,”tambah Tobing.(HANS PALEN)
Apa komentar anda ?