Jayapura – Nokenlive.com
Ratusan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Nduga (IPMNI) kembali turun jalan dan mengelar aksi demo di lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Selasa, (4/10/2022).
Aksi demo ratusan mahasiswa dikoordinir Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Nduga (DPC IPMNI) mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian dari Brimob Polda Papua serta anggota Polresta Jayapura.
Aksi demo mahasiswa ini menuntut agar proses hukum kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap empat warga sipil kabupaten Nduga di Timika, digelar secara terbuka dan transparan.
Ratusan pelajar mahasiswa mulai berkumpul dilingkaran Abepura sekitar Pukul 11 : 20 WIT setelah sebelumnya berkumpul di asrama Nimim, Abepura. Rencana aksi masa menuju kantor DPR Papua untuk menyampaikan aspirasi.
Keluarga korban, Epon Wandikbo mengatakan, kasus pembunuhan, penembakan disertai mutilasi terhadap warga sipil Nduga serta pembunuhan dan penembakan warga Papua lainnya bukan hal baru tetapi selalu dilakukan sejak Papua bergabung kedalam bingkai NKRI.
“Didalam Pancasila pada sila ke lima suda jelas menyatakan, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kami minta keadilan dari negara terhadap kasus mutilasi 4 orang warga sipil Nduga di Timika” kata Epon Wandikbo.
Epon Wandikbo mengungkapkan, pelaku pembunuhan terhadap keempat warga sipil harus diproses hukum sesuai dengan perbuatan mereka.
“Keempat korban dikuburkan dalam keadaan postur tubuh yang tidak lengkap,” urainya.
Kata Epon Wandikbo keembat korban pembunuhan disertai mutilasi, setelah dikremasi ada yang tidak memiliki tangan, ada yang tidak ada kepala, dan ada juga yang tidak memiliki kaki, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh sejumlah oknum TNI AD terhadap keempat warga sipil Nduga di Timika tidak punya prikemanusiaan.
Ketua KNPB Warpo Wetipo menyatakan, masyarakat Papua menilai negara suda membunuh rakyat Papua melalui penembakan, mempenjarakan, pemerkosaan, mutilasi, dan melalui obat.
Warpo Wetipo mengatakan, perlakuan sadis yang dilakukan oleh negara ini, masyarakat Papua tidak bisa diam melihat situasi seperti ini, maka masyarakat Papua perlu menyuarakan walaupun negara mengisolasi kita dengan pemekaran supaya masyarakat Papua ini diarahkan didalam program negara Indonesia.
Lanjut warpo wetipo sehingga,gerakan tidak mengambil alih untuk menyuarakan aspirasi masyarakat makan kita ibaratkan berada didalam akuarium yang di sering oleh negara Indonesia.
“Negara Indonesia tidak memberikan ruang sedikit pun kepada bagsa Papua, terutama, bangsa Papua memperjuangkan hak-hak kebebasan, hak berekspresi, apa lagi kita menegakan nilai-nilai yang Indonesia mengakui demokrasi, hukum dan HAM, tetapi Indonesia sendiri menyangkal semuanya itu,” katanya.(TIMOTIUS BOMA)
Apa komentar anda ?