Jayapura, Nokenlive.com — Undang-Undang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat akan berakhir pada tahun 2021 mendatang. Sesuai UU Otsus Papua yang diamanatkan demikina, maka dana 47% dari besaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD akan berkurang.
Terkait itu, hampir dua tahun (II) plus Otsus akan berakhir, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbangotsus) untuk membahas persiapan pengusunan dana Otsus untuk tahun 2020 dan 2021 di Jayapura, Senin, (25/11).
“Musrenbang Otsus ini wajib dilaksanakan sebelum penyusunan anggaran ditingkat provinsi dan kelak akan diwajibkan Musrenbang ditingkat daerah yang dipimpin langsung oleh setiap kepala daerahnya masing-masing sebagai langka konsepan awal.
Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Yohanes Walilo kepada wartawan di Jayapura, Senin, (25/11/2019).
Menurutnya, waktu tersisa untuk Otsus Papua hanya tinggal dua (II) tahun lagi akan berakhir. Untuk itu, persiapan pembahasan dana Otsus yang melibatkan seluruh stakeholder di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dapat dipusatkan di Jayapura dan berhasil menggelar Musrenbangnya.
“Semua program kerja, bahkan kegiatan pemerintah yang hendakanya akan dilaksanakan dalam dua tahun kedepan ini akan dikonsep dan diaplikasikan dalam konsep dan program kerja masing-masing pulal diharapkan harus mengacuh pada visi-misi Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua, sehingga dapat tersingkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dalam memajukan percepatan pembangunan di Papua,”ujarnya.
Ia berharap, seluruh kabuapten/Kota mengusun program kerja sesuai dengan dengan visi dan misinya, namun tetap mengacu pada visi-misinya bapak gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP,.M.H dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE,.MM yaitu “Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”.
“Dana Otsus Papua sebesar 20% yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua maupun 80% Kabupaten/Kota itu bertujuan untuk membangun dan memajukan proses percepatan pembangunan di Provinsi Papua,”mintanya.
Lebihb lanjutnya, Ia menjelaskan, tujuan utama Musrenbang Otsus tersebut, untuk mengatuhkan kesamaan serta persepsi tentang proses pembangunan di Provinsi Papua. Karena, pihaknya menilai bahwa, selama ini masyarakat Papua menganggap dana Otsus tidak mensejahterakan mereka (Masyarakat Papua) atau Pemerintah tidak dimanfatkan secara baik dan benar.
“Sisten implementasinya terencana dan harus terukur, sehingga proses pembangunan yang dilakukan pemerintah melalui dana 20% dan 80% untuk Pemprov Papua sehingga benar-benar dirasakan dan bermanfaat oleh masyarakat Papua,”katanya.
Oleh karena itu, Walilo berharap, semua stakeholder yang ada, harus memberikan warnah tersendiri, bahkan keberhasilan itu dapat diukur sejauh mana keberhasilan pemerintah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Papua melalui dana Otsus Papua.
“Iya, supaya masyarakat Papua juga bisa merasakan manfaat serta kegunaannya daripada hasil implementasi dana Otsus itu sendiri ditengah masyarakat,”katanya.
(Thiand)
Apa komentar anda ?