Jayapura, Nokenlive.com – Menanggapi Permintaan Pemekaran Provinsi oleh elit elit daerah di Papua Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Demas Tokoro Mengatakan Untuk mengejar ketertinggalan Papua perlunya pemekaran.
Menurut Demas, sebelum kita bicara tentang Pemekaran Provinsi harus dimulai dari pemekaran Kabupaten. Sekarang Pertanyaannya pemekaran kabupaten dan pemekaran provinsi masyarakat lebih dekat dengan Kabupaten atau Provinsi.
Kalau kita bicara tentang kesejahteraan Kabupaten sangat penting pemekaran, karena lebih banyak masyarakat di sana, Provinsi tidak ada masyarakatnya. Kalau memang ada orang-orang yang berjuang untuk pemekaran provinsi yang pertama dilihat itu aspek kependudukan atau demografi.”tambah pria asal pesisir danau sentani tersebut.”
Demografi itu penting sekali “yang menjadi pertanyaan, apakah kita Orang Asli Papua mayoritas atau minoritas, kalau minoritas, provinsi baru itu untuk siapa itu menjadi pertanyaan? tuturnya.
Selama kita ada di 2 Provinsi ini belum ada tenaga-tenaga ahli yang terampil, belum ada SDM yang baik, kita hitung Doktor saja berapa orang Papua, berapa doktor yang diperjuangkan atau yang dibiayai oleh Pemerintah di kabupaten/Kota menjadi doktor. kalau adapun itu biyaya sendiri bukan dibiayai oleh biaya pemerintah.”beber Tokoro”
Oleh sebab itu ini perlu diperhatikan, kalau terjadi pemekaran itu berarti datangkan tenaga ahli dari luar. pertanyaan nya dimana tempat anak-anak Papua yang bisa diberdayakan, di mana anak-anak Papua bisa bekerja, ini yang Perlu di Perhatikan.
Kalau memang Mau Memekarkan Daerah Otonomi Baru (DOB), kita kembali melihat landasan Hukumnya adalah undang-undang No 21 tahun 2001, bab 24 ketentuan penutup, pasal 76 bunyinya sebagai berikut, Pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP.
Dengan memperhatikan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya, dan seterusnya.
Kalau Tim Pemekaran itu sendiri yang dorong ke Pusat itu sudah menyalahi aturan kita punya Undang-undang Otsus itu aturan Negara Republik Indonesia yang diberikan kepada Papua bukan undang-undang yang dibuat oleh Papua. Jadi semua menyangkut ke undang-undang itu, ungkap Demas.
Jadi Kalau di Paksakan Pemekaran Provinsi lagi di Papua maka menurut ketua Pokja Adat MRP Demas Tokoro, Persoalan yang sama hari ini akan terbawa terus di DOB yang baru.
Harapnya Tim harus Libatkan masyarakat tidak akan mungkin, tanpa ada dukungan dari lembaga-lembaga lain seperti, Pemerintah, DPRP karena tidak akan mungkin bisa tercapai pemenuhan hak orang asli Papua Ini menjadi dasar-dasar yang perlu kita lihat bersama. “Ujarnya usai mengikuti Ibadah Syukur HUT MRP yang ke 14 Selasa (5/11),di Halaman kantor MRP Kotaraja kot Jayapura,Papua.
Dan menurut saya kalau secara paksa terjadi atau dipaksakan terjadi oleh Pemerintah Pusat maka itu memaksakan kita OAP untuk Menderita ke depan dan lebih menderita lagi dari yang saat ini kita Alami.
Data sementara yang kami dapat atau MRP dapat itu 1,8 juta penduduk orang asli Papua, dari 6 juta penduduk di Papua, dan itu sedikit sekali. Orang asli Papua hanya 1,8 juta penduduk, apalagi dibagi 3 Provinsi ini mau dapat apa dan dimana mereka bekerja dan sekarang kita lihat di kantor-kantor saja apalagi di kantor gubernur kita masuk lihat lebih banyak orang non papua yang ada di sana dari pada orang papua.
Berdasarkan Pengamatan nya saat ini Dua Provinsi dan Puluhan Kabupaten dan Kota yang semuanya pimpinan daerahnya OAP tetapi SDM kita tidak terserap baik, padahal jumlah kita sedikit ada apa, harus di perhatikan bagian ini dulu. ‘tutup pria yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS) tersebut’.
(Redaksi)
Apa komentar anda ?