Sorong, Nokenlive.com – Aksi demo Mahasiswa (UMS) Universitas Muhammadia Sorong dan (GMNI) Gabungan Mahasiswa Nasional Indonesia, melakukan longmars dari kampus, jln.Pendidikan km.8 sampai ke gedung DPRD Kota Sorong km.10 guna menyampaikan aspirasinya ke DPRD, Jumat, 27/09/19, aksi demo mahasiswa ini berlangsung selam 2 jam, dan berhenti sejenak mengiat, menghargai umut muslim melakukan sholat jumat.
Aksi demo mahasiswa akan berlanjut setelah sholat jumat yang dilaksanakan di luar gedung DPRD, walau dalam keadaan hujan. Aksi sholat jumat diluar gedung DPRD ini diikuti oleh beberapa anggota DPRD, aparat keamana dari TNI dan POLRI bersama mahasiswa yang lain, setelah sholat jumat aksi demo mahasiswa berlanjut.
Dalam aksi demo mahasiswa menuntut, kepada Persiden Republik Indonesia agar segera mengeluarkan PERPU, peraturan pemerintah terkait, RUU KPK, meminta kepada DPRI agar mengkaji lebih dalam dan komperensif terhadap rancangan undang-undang KUHP yang dianggap mengancam sistem demokrasi Indonesia, meminta kepada Persideng RI agar segera mencopot mentri (Polhukam) dari jabatannya, kepada Kepolisia Republik Indonesia agar segera menuntaskan kasus Rasisme yang terjadi di Papua, dan jika Persiden Republik Indonesia tidak menindak lanjut tuntutan-tuntutan tersebut maka, Persiden Republik Indonesia siap untuk turun dari jabatanya sebagai Perseden Republik Indonesia.
Erwin Ayal, selaku ketua DPRD sementara, menjelaskan saat menerima tuntutan dari Mahasiswa, tuntutan yang diterima pasti ditindak lanjuti dan akan dibawa kejakarta ditujukan kepada ketua DPRRI dan satu tembusan untuk kepala staf kepersidenan tuntutan ini pasti sampai disana, “kata, Erwin. Untuk membuktikan bahwa tuntutan ini sampai atau tidak, siapapun DPRD yang ditugaskan untuk membawa tuntutan ini ke Jakarta, dia harus balik dengan tanda terima dari tuntutan tersebut.
Tidak hanya itu, Erwin juga menyampaikan, dari tuntutan-tuntutan yang dibaca tadi, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa/i sebagai informasi bahwa, pada hari selasa yang lalu kami pertemuan bersama menteri luar Negeri, menteri dalam Negeri bersam bupati-bupati, semua ketua DPR setanah Papua dan kepala staf kepersidenan di istana Negara dan menteri menkopolhukam. Ada beberapa poin yang teman-taman mahasiswa sampaikan tadi, suda kami sapaikan dari awal, dan itu suda dibacakan langsung didepan Pak Wiranto dan kepala staf kepersidenan, bahwa pernyataan yang ditandatangani oleh semua ketua DPR setanah Papua, bahwa Poin-poin yang menyangkut Rasis baik di Papua maupun di Papua Barat, khususnya anak-anak Papua yang bersekolah dan kuliah di luar tanah Papua agar mereka bisa dijamin keselamatannya sehingga mereka bisa bersekolah dan kuliah dengan baik, aman dan nyaman,”tendas, Erwin Ayal.
(Topan Duta)
Apa komentar anda ?