Jayapura, Nokenlive.com – Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua di jayapura, mendukung penuh kebijakan gubernur papua dan sejumlah langkah yang diambilnya terkait afirmasi positif bagi orang asli papua, yang telah dilakukan gubernur Lukas Enembe bersama jajaran bupati/walikota bertemu presiden Joko Widodo tentang masalah di papua, karena menurut LMA ini merupakan proteksi yang wajib di berlakukan pada era otonomi khusus pada saat ini di tanah papua.
Paskalis Netep sebagai sekretaris Lembaga Masyarakat Adat provinsi papua mengakui, bahwa sejauh ini langkah proteksi yang dilakukan gubernur papua sangat baik sekali, akan tetapi tidak direspon oleh jajaranya guna ditindaklanjuti, dalam hal ini tim teknis atau pelaksananya yakni pimpinan organisasi perangkat daerah yang ada di bawahnya, sehingga komunikasi yang terjadi hanya searah dan tidak berakhir baik seperti yang diperintahkan oleh seorang pemimpin.
Sebagai contoh seperti pengangkatan kategori dua dan juga honorer, yang saat ini diperjuangkan oleh komisi satu DPR Papua dan juga MRP, dan sejauh ini telah direspon baik oleh sejumlah daerah. Paskalis Netep sangat mengapresiasi sejumlah kepala daerah seperti walikota jayapura DR.Benhur Tommy Mano,MM dan bupati mamberamo raya Dorinus Dasinapa,B.Sc yang dengan baik meresponi proses pengusulan CPNS, serta wilayah lainnya seperti kabupaten Keerom, Sarmi dan juga Kepulauan Yapen, yang sudah meresponi langkah dimaksud ini merupakan perjuangan gubernur dan jajaran yang ditindaklanjuti oleh legislative dan juga lembaga kultur OAP.
Paskalis Netep mencontohkan sikap gubernur sewaktu rekrutmen peserta didik IPDN, Lukas Enembe menghendaki agar setiap perwakilan dari setiap kabupaten-kota mendapat perwakilan minimal 10 orang, akan tetapi pada kenyataannya cuma satu atau dua orang saja, dan ini sangat mengecewakan pria yang juga sebagai ketua DPD Demokrat papua itu, sehingga diakuinya sangat tidak adil, karena tidak ada keberpihakan terhadap orang asli papua. Bahkan menurut Netep, gubernur sontak mengeluarkan statemen bahwa ketidakberpihakan pusat di daerah ini yang sering membuat orang papua berteriak merdeka, oleh karena itu wajib disikapi baik sejumlah langkah pemerintah pusat di daerah.
Oleh karena itu, terkait pengangkatan kuota khusus terhadap kategori dua serta honorer ini juga, LMA minta kepada semua pihak untuk ikut mendukung, baik komisi satu DPR Papua maupun MRP yang sudah berupaya keras dalam memperjuangkan Calon Pegawai Negeri Sipil ini, karena jika dilihat sesungguhnya merupakan tugas dari badan kepegawaian, tetapi keterlibatan forum honorer dimaksud agar turut membantu merampungkan data tenga honorer yang ada, supaya memudahkan badan kepegawaian di daerah, kemudian diharapkan agar hal ini mendapat dukungan dari semua pihak.
Kemudian ditempat yang sama, perwakilan Dewan Adat kabupaten Kapulauan Yapen Alex Sanggenafa mengatakan, terkait honorer dan juga kategori dua ini merupakan perjuangan bapak gubernur papua yang tengah ditindaklanjuti oleh DPRP dan MRP serta LMA saat ini, dan sudah menemui titik terang untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, dan ini tidak perlu lagi dipandang sebagai sisi yang negative melainkan sesuatu langkah maju yang wajib ditindaklanjuti oleh semua elemen terkait di papua, karena sudah diperjuangkan oleh gubernur bersama jajaran sebelumnya.
Sehingga pihaknya sangat mengapresiasi langkah semua pihak yang telah terlibat dalam pengangkatan calon pegawai negeri sipil ini, dan jangan dilihat sebagai hal yang keliru tetapi harus dipahami baik karena sangat menguntungkan, oleh karena itu harus diberi ruang penuh bagi orang asli papua untuk berkarya dan jadi tua di negerinya sendiri.
(RH)
Apa komentar anda ?