Jayapura, Nokenlive.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua melaksanakan Deklarasi Rapat Umum Terbuka Pemilu Damai 2019 ditandai dengan pelepasan balon ke udara di taman Imbi, Kota Jayapura, Senin (25/3/2019).
Pembacaan dan penandatanganan naskah deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Provinsi Papua oleh perwakilan tim sukses kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai politik, calon anggota DPD RI, penyelenggara Pemilu serta Forkopimda sebagai komitmen wujudkan pemilu damai di Papua.
Komisioner KPU Papua, Tarwinto, mengatakan kampanye rapat umum terbuka ini bagian dari proses demokrasi di tanah Papua.
“Mari kita bersama wujudkan kampanye rapat umum terbuka ini agar kita tetap pelihara rasa kebersamaan, persaudaraan dan jaga perdamaian di bumi cenderawasih,” kata Tarwinto.
Menurut Tarwinto, iklan kampanye peserta pemilu 2019 di media elektronik, cetak maupun media daring sudah dilaksanakan sejak tanggal 24 maret sampai 13 april 2019.
“Jadi, peserta pemilu sudah saatnya melakukan iklan kampanye di media massa, baik media elektronik, cetak maupun media daring dan kepada partai politik yang melakukan iklan mandiri segera menyampaikan iklan kampanye kepada KPU Papua untuk mendapat sebuah persetujuan KPU Papua,” ujarnya.
Selain itu, kata Tarwinto, ada beberapa calon anggota DPD RI Dapil Papua belum menyerahkan iklan kampanye sehingga bisa memanfaatkan iklan yang di biayai Negara melalui KPU.
“Saya mengharapkan kepada 14 calon anggota DPD RI yang belum menyerahkan dana kampanye agar manfaatkan kesempatan yang ada supaya KPU Papua menyampaikan kepada media di biayai oleh Negara melalui KPU Papua,” katanya.
KPU Papua juga menyampaikan terima kasih Pemerintah Provinsi yang telah memberikan dana hibah untuk membantu kelancaran demokrasi di tanah Papua. “Mudah – mudahan dana yang diberikan ini kami manfaatkan sebaik – baiknya untuk kemajuan demokrasi di tanah Papua,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Papua, Ronald Manoach, mengatakan bahwa proses demokrasi yang akan dilaksanakan tanggal 17 april 2019 merupakan proses yang pertama dan paling rumit di seluruh dunia.
“Satu pesan kami bahwa kita mau pemilu ini damai maka Bawaslu dan KPU harus taat pada peraturan perundang – undangan, ASN juga taat pada peraturannya, TNI – Polri dan partai politik peserta pemilu kalau kita semua taat pada peraturan pasti pemilu 2019 damai,” kata Ronald Manoach.
Menurut Manoach, deklarasi rapat umum terbuka ini ini menjadi tanggung jawab bersama karena Bawaslu akan mengawasi semua proses termasuk kampanye rapat umum terbuka nanti.
“Kami ingatkan bahwa rentan dalam kampanye rapat terbuka ini melibatkan oknum ASN dan fasilitas dinas, adanya kampanye terselubung dalam tempat ibadah serta melibatkan anak – anak dalam politik,” tegasnya.
Sehingga apa sudah diikrarkan bersama dalam deklarasi pemilu damai dapat bertanggung jawab terhadap proses demokrasi di tanah Papua. “Oleh sebab itu tidak hanya penyelenggara, badan pengawas dan pemerintah daerah, namun partai politik, para caleg serta masyarakat semua kita memiliki tanggung jawab yang sama,” katanya.
Dikatakan, semangat Bawaslu bukan melakukan penindakan tapi semangat bawaslu melakukan pencegahan. Namun ketika pencegahan kami lakukan dan tetap ada pelanggaran maka bawaslu akan melakukan fungsi penindakan.
Bawaslu berkomitmen untuk menjaga integritas sampai ke tingkat bawah dan tetap menjaga sportifitas dalam proses demokrasi di tanah Papua sehingga siapa yang dapat suara dia yang layak dapat kursi legislative.
“Karena pemilu berkualitas akan melahirkan pemimpin berkualitas bahkan sebaliknya,” katanya.
Ditambahkan, Bawaslu telah membentuk gugus tugas menindak pelanggaran kampanye media 24 Maret sampai 13 April 2019,” kata Ronald.
Asisten bidang pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH, mengatakan perwujudan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 yang di selenggarakan KPU Provinsi Papua pasti akan sukses dan dapat di pertanggung jawabkan.
“Pemerintah Provinsi Papua beri apresiasi kepada KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota juga sinergitas yang di bangun TNI/Polri yang sangat luar biasa,” kata Doren Wakerkwa.
Menurut Doren, integritas pelaksanaan pemilu demokrasi nasional di Pemrov Papua sudah sejajar dengan daerah lain di Indonesia tanpa ada masalah dalam bentuk apapun.
“Kita di Papua merupakan Provinsi yang ke 32 tetapi dalam rangka melaksanakan indeks demokrasi nasional Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota sudah sejajar dengan Provinsi lain di Indonesia, “ ujarnya.
(BM)
Apa komentar anda ?