Jayapura, Nokenlive.com – Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih menggelar apel pasukan pengamanan pemilu 2019 yang bertajuk Operasi Mantap Brata Matoa 2019 di halaman kantor Gubernur Papua, Jumat (22/3/2019).
Hadir pada kegiatan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M. Si., Danlantamal X Jayapura Brigjen TNI Marinir Nurri Andrianus Jatmika, Pangdam XVII Cenderawasih Yosua Pandit Sembiring, Yang mewakili Gubernur Provinsi Papua Noak Kapisa, Walikota jayapura, Personil TNI Polri, Satpam, Orari, Perhubungan.
Pangdam XVII / Cenderawasih, Mayjen TNI. Yosua Pandit Sembiring, mengatakan seluruh prajurit personil TNI-Polri yang tergabung dalam apel kesiapan pengamanan kampanye terbuka dan pemungutan suara pemilihan Presidan dan legeslatif tahun 2019.
“Jadi, hari ini kita berkumpul bersama menggelar apel kesiapan TNl-Polri dan komponen bangsa lainnya dalam mengamankan Pemilu Serentak Tahun 2019,” kata Pangdam.
Menurut Sembiring, kegiatan apel ini dilaksanakan secara serentak dan masif di seluruh wilayah Indonesia baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan melibatkan prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat lainnya.
“Sehingga proses pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik lancar dan damai, laksanakan pengamanan Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Jumlah kekuatan prajurit TNI-Polri yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu Serentak Tahun 2019 adalah sebanyak 453.133 orang didukung dengan Alutsista sesuai potensi kerawanan yang ada jumlah kekuatan TNI-Polri ini cukup besar.
“Saya berharap kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan komponen masyarakat yang dilibatkan agar melaksanakan tugas ini dengan penuh dedikasi dan rasa tanggungjawab, karena bagi Prajurit Bhayangkari Negara tugas adalah kehormatan yang tidak ternilai harganya,” jelasnya.
Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.
“Kita ketahui bersama bahwa terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya,” katanya.
Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan lndeks Kerawanan Pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam penyelenggaraan Pemilu disetiap daerah.
Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan dan ketertiban masyarakat oleh karena itu, saya mengajak seluruh stake holders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan hambatan tersebut.
“Kita bersama turut merasakan bahwa dalam tahapan Pemilu Serentak tahun 2019 ini muncul berbagai kerawanan seperti menyebarnya berita bohong atau hoax dan meningkatnya politik identitas disamping kerawanan-kerawanan lainnya,” jelasnya.
Berita-berita hoax atau berita bohong yang disampaikan terutama melalui media sosial tentunya memiliki tujuan politis yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Sebagai prajurit TNI-Polri kita sepenuhnya menyadari bahwa tugas mengamankan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 adalah kehormatan dan kebanggaan, karena sama nilainya dengan menjaga keutuhan bangsa atau menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Saya sangat meyakini bahwa unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta perangkat pemerintahan pada strata desa/kelurahan sangat menguasai situasi di wilayahnya,” kata Pangdam.
Jalin sinergitas antara unsur Pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas. Segera kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan menggangu penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.
Tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku tehadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran Pemilu Serentak Tahun 2019.
Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan menyebarnya berita-berita hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disintegrasi bangsa.
Inventarisir dan berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman.
(BM)
Apa komentar anda ?