Jayapura, Nokenlive.com – Komisi X DPR – RI bidang pendidikan, olaraga dan sejarah, dimasa resesnya melakukan kunjungan kerja ke Papua dan bertemu langsung dengan pemerintah provinsi Papua juga beberapa pihak terkait yang menjadi mitra kerja Komisi X di Papua, guna membahas beberapa hal yang merupakan bagian tugas tanggung jawab Komisinya, diantaranya Komisi X siap membantu dan juga menyampaikan Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) pekerjaan yang dikerjakan para data yang isisnya menyangkut pekerjaan diPapua, sekaligus juga pemerintah provinsi dan mitra Komisi X di Papuamenyampaikan kendala – kendala yang dihadapi diPapua terutama mengenai perguruan tinggi.
”Di Papua ada tiga perguruan tinggi negri diantaranya Uncen, Musamus, dan ISBI yang perhatian dari pemerintah pusat sangat minim, sehingga otomatis perguruan tinggi negeri minim maka hasilnya juga tidak akan maksimal bagi mahasiswa “. Ungkap Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, kepada wartawan nokenlive.com diruang kerjanya usai pertemuan dengan Komisi X DPR –RI Jumat 15 Februari 2019.
Saat ini status Papua adalah daerah otonomi khusus maka pemerintah provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan persoalan pendidikan khusus perguruan tinggi, sehingga kebijakan terkait perguruan tinggi yang diintervensi oleh pusatdapat diserahkan sepenuhnya untuk diatur oleh pemerintah provinsiPapuadengan demikian pemprov dapat berkordinasi atau melakukan intervensi ke perguruan tinggi,sehingga setiap persoalan maupun kendala yang ada baik dari pihak institusi maupun mahasiswanya yang selama ini tidak terjembatani karena akses dan undang – undangyang kadang membuat pemprov tidak berdaya dapat ditanggani didaerah oleh pemerintah provinsi.
Pemerintah provinsi juga mengajak seluruh pimpinan perguruan tinggi untuk dua minggu sekali pada setiap Selasa untuk ikut rapat dengan pemprov, agar apapun yang terjadi diperguruan tinggi baik menyangkut lembaga maupun sumber daya manusia (SDM) bisa sama – sama dibahas karena pemerintah provinsi adalah wakil pemerintah pusat didaerah.
”Pembangunan yang lain di Papua juga sangat penting, tapi Papua hari ini, SDM itu saja dulu, kalau anak – anak sudah jadi sarjana semua maka semua masalah dengan sendirinya akan selesai,motto untuk Papua itu menjadi minoritas tapi harus berkualitas,biar saja orang lain mayoritas, tapi kita minoritas secara kuantitatif tapi kita harus berkualitas”. Jelas Wagub Papua
Berdasarkan peraturan gubernur Papua no 2 tahun 2013 dalam Bab III pasal 3d yang berberbunyi bahwa pemerintah provinsi berwenang mengangkat, memberhentikan dan mengelola tenaga pendidik dan kependidikan pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA) dan kejuaruan (SMK) bertaraf internasional.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal atas nama pemerintah dan masyarakat mengapresiasi kunjungan masa reses dari Komisi X DPR – RI, pada hari Jumat 15 Februari 2019. Selain persoalan pada perguruan tinggi negri,dibahas juga terkait persoalan pendidikan ditingkat SMA/ SMK yang pada beberapa waktu lalu disoroti dengan melakukan aksi demo oleh para guru.
“Terkait honor yang belum dibayar ke guru, itu bersifat kasuistif artinya apa hanya ada 7 kabupaten kota yang belum dibayar, 22 daerah sudah terbayarkan sehingga kami menilai itu kasuistis.Ayo Bupati Walikota bayarlah mereka punya hak – hak yang selama ini supaya 2019 provinsi sudah ambil alih, pengambil alilhan 2019 sesuai dengan kebijakan di provinsi, apalagi dengan sekarang tanggung jawab Kabupaten Kota itu hanya SD sampai SMP jadi saya rasa tanggung jawabnya sudah semakin kecil jadi harusnya mereka lebih bagus lagi bantunya itu sekolah – sekolah, sedangkan SMA / SMK sudah diambil alih oleh Pemprov ”,tutup Klemen Tinal.
(VJ)
Apa komentar anda ?