Timika, Nokenlive.com – Legislator DPRD Kabupaten Mimika, Yohanis Wantik meminta manajemen PT Freeport Indonesia menghargai anjuran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua untuk mempekerjakan kembali karyawan yang di-PHK secara sepihak.
“Anjuran yang dikeluarkan Disnaker Kabupaten dan Provinsi sudah jelas. Serangkaian verifikasi surat dan tahapan pemogokan yang dilakukan para pekerja. Berdasarkan itu, Disnaker mengeluarkan anjuran yang diajukan kepada manajemen Freeport. Maka, Freeport harus menjalankan anjuran itu,” kata Yohanis di Timika.
Sebelumnya pada 12 September 2018, telaah hukum dan laporan penyelesaian kasus pekerja PT Freeport Indonesia yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Papua yang menyatakan mogok kerja para pekerja sah dan telah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.
Pengawas Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa PHK akibat mangkir yang diklaim PT FI tidak sah dan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan.
Selain itu ada juga Anjuran Perselisihan PHK untuk 73 pekerja PT FI yang mengalami furlough dan di-PHK yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika pada 20 September 2018 yang menganjurkan PT FI untuk mempekerjakan kembali para pekerja dan membayarkan seluruh hak-haknya yang tidak dibayarkan dan tertunda selama ini.
“Jadi pekerja ini jumlahnya banyak. Karena itu saya minta manajemen agar jangan menghalangi proses ini untuk pekerja mendapatkan keadilan. Mereka harus diakomodir untuk kembali kerja,” ujarnya.
Menurut Yohanis korban PHK sepihak maupun Furlough rata-rata adalah anak-anak Papua. Selain itu sudah banyak pengorbanan dan musibah yang mereka alami sepanjang memperjuangkan nasib mereka. Bahkan lebih dari 30 orang karyawan mogok kerja telah meninggal dunia.
“Karena itu, kami mendesak manajemen agar mempertimbangkan baik-baik karena jabatan yang anda emban sebagai pimpinan di perusahaan adalah amanat. Perusahaan ini milik negara juga, aset bangsa, jadi tidak sepantasnya anak negeri diperlakukan seperti itu,” kata Yohanes.
Selanjutnya kata Yohanes, para pimpinan perusahaan jangan hanya melihat kepentingan secara pribadi. Sebab kebijakan yang keliru tersebut telah mengorbankan ribuan orang yang kebanyakan anak-anak Papua.
“Saya juga tegaskan kepada pihak kepolisian agar mencermati masalah ini secara baik. Jangan sampai telah terjadi tindakan semena-mena terhadap pekerja maupun secara organisasi serikat pekerja,” ujarnya.
Ia juga memberikan catatan khusus bagi manajemen yang menghalangi anjuran Disnaker karena kepentingan pribadi dan akhirnya mengorbankan ribuan pekerja termasuk anak-anak Papua agar perlu diteliti oleh pihak kepolisian.
(NL3)
Apa komentar anda ?