Jayapura, Nokenlive.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi Papua untuk lebih fokus pada upaya penyelamatan pengelolaan hutan Bumi Cenderawasih yang belakangan ini presentasenya mulai berkurang.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Muhammad Musaad, di Jayapura, Rabu, mengatakan pihaknya mengakui persentase hutan yang ada di Bumi Cenderawasih akhir-akhir ini mulai berkurang seiring bertambahnya tahun.
“Hal ini dikarenakan adanya pembukaan lahan baik di bidang perkebunan, kehutanan serta sektor pertambangan,” katanya.
Menurut Muhammad, meski komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan hutan cukup tinggi, namun tingkat kerusakan pun mulai meningkat.
“Kondisi ini disebabkan oleh kopembangunan kini yang sekitar 79 persen di antaranya masih pada aspek ekstraktif, artinya, masih berkisar pada bagaimana menyiapkan bahan mentah lalu menggantungkan hidup terutama di bidang sumber daya alam,” ujarnya.
Dia mencontohkan pertambangan, lalu kayu dan lainnya, hal ini memang disadari harus mulai dikurangi dan ditingkatkan pada aspek lain yang berkelanjutan supaya tidak mengganggu serta mengancam potensi hutan juga SDA yang seharusnya menjadi bagian dari penyelamatan terhadap potensi daerah.
“Baru-baru ini perizinan pengelolaan hutan maupun pertambangan kini dialihkan kewenangannya dari kabupaten dan kota ke provinsi, karena ketika masih dikelola daerah, ekspansi atau pemanfaatan hutan untuk lahan produksi sangat cepat sekali,” katanya lagi.
Sementara itu, Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua mengatakan sejak Desember 2017, KPK mulai fokus pada penyelamatan pegelolaan hutan di Bumi Cenderawasih di mana kini, Kabupaten Sarmi menjadi wilayah yang cukup diperhatikan karena memiliki potensi kayu yang baik.
(NL3)
Apa komentar anda ?