Wamena, Nokenlive.com – Sekitar 100 anak yatim dan piatu penghuni panti asuhan dan asrama di Kabupaten Jayawijaya, mendatangi kantor bupati setempat untuk mempertanyakan beras sejahtera yang sudah tidak lagi diterima enam bulan terakhir.
Aksi yang lebih didominasi anak-anak usia sekitar tiga hingga 16 tahun itu diikuti beberapa orang dewasa yang merupakan pengurus pantai asuhan dan asrama.
Perwakilan Panti Asuhan dan Asrama di Jayawijaya, Yakobus Wuka di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya mengatakan jatah rastra untuk enam bulan terakhir tidak lagi diterima oleh 13 panti asuhan dan asrama.
“Sebagian besar itu belum terima karena selama ini aktif beras keluar dari Bulog, tetapi sampai lapangan, kita tidak terima baik. Satu tahun kita paling terima tiga, empat bulan,” katanya.
Ia mengatakan demonstrasi yang dilakukan ke kantor bupati, merupakan yang pertama kali.
“Kita hitung-hitung beras semua yang dari bulan April-Agustus itu kita belum terima. 39 ton. Kami berharap 39 ton itu diserahkan,” katanya.
Sekretaris Daerah Jayawijaya Yohanis Walilo usai bertemu demonstran, ia mengatakan tidak ada kebiajakan khusus yang menjelaskan alokasi khusus untuk panti asuhan dan asrama.
Selama ini kebijakan yang dilakukan pemkab adalah membagi rastra per masing-masing distrik, dan jika ada kelebihan maka diberikan kepada panti asuhan dan asrama.
“Sesuai aturan, panti asuhan dan asrama itu masuk dalam wilayah kampung di distrik masing-masing, jadi mereka dapat jatah yang kami turunkan melalui distrik,” katanya.
Ia mengatakan kemungkinan jatah untuk panti asuhan dan asrama mengalami pengurangan, sebab belakangan ini terjadi pengurangan kuota rastra pada tingkat kabupaten.
“Nanti kalau ada kuota lebih kita turunkan, tetapi mungkin jumlahnya tidak sama dengan yang sebelumnya, mungkin berkurang dari itu. Misalnya sebelumnya satu asrama terima dua karung, bisa jadi setengahnya karena kuota berkurang,” katanya.
Sekda mengakui ada terjadi kesalahan data yang disampaikan Pemkab Jayawijaya kepada Kementerian Sosial sehingga ada satu distrik yang tidak menerima rastra.
“Misalnya Distrik Wesaput itu mereka tidak dapat (karena kesalahan data), tapi supaya masyarakat tidak ribut maka kebijakan pimpinan minta untuk distrik yang lain itu dibagi rata, sehingga wesaput bisa dapat. Itu untuk menjawab kebutuhan mereka,” katanya.
(NL3)
Apa komentar anda ?