Kepala LKPP RI, Dr. Ir. Agus Prabowo,Walikota Jayapura,Dr.Benhur Tomi Mano,MM,Marie Meyer dari Millenium Challenge Corporation (MCC),Bupati Merauke Frederikus Gebze.Bupati Raja ampat Abdul Faris Umlati,bupati Kabupaten Keeorm,Muhamad Markum dan sekda kabupaten jayapura saat foto bersama
Jayapura Nokenlive.com
Mampu memodernisasi pengadaan dalam waktu singkat, Bagian Pengadaan Barang Jasa (BPBJ) Kota Jayapura resmi dijadikan sebagai pusat unggulan nasional pengadaan barang jasa (PBJ) di Tanah Papua.
Hal tersebut ditandai dengan peluncuran secara resmi oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Agus Prabowo bertempat di gedung Sian Soor, kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (23/2/2018).
Selain Wali Kota DR. Benhur Tomi Mano, MM, momen ini di hadiri pula sejumlah Bupati di Provinsi Papua dan Bupati Raja Ampat asal Provinsi Papua Barat, para Sekretaris daerah dan Asisten Bidang pembangunan.
Kemudian, Marie Meyer dari Millenium Challenge Corporation (MCC), yang selama ini turut menyaksikan semua keberhasilan yang dilakukan oleh BPBJ kota Jayapura terhadap modernisasi PBJ di Tanah Papua.
Kepala LKPP RI, Dr. Ir. Agus Prabowo saat menyampaikan arahan, mengungkapkan dua kata kunci dalam pengadaan barang jasa yaitu reformasi dan modernisasi.
“Dan tugas LKPP yaitu melakukan reformasi pengadaan, dimana pengadaan barang jasa Pemerintah di zaman dulu berbeda dengan saat ini karena dulunya sering dianggap pekerjaan klerikal (administrasi, red),” urainya.
Namun saat ini bukan lagi pekerjaan administrasi tetapi merupakan pekerjaan manajerial yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja secara profesional.
Bahkan penuh dengan birokrasi karena pengadaan itu luas mulai dari meningkatkan daya saing, industri nasional, industri lokal, UKM bahkan sudah menjadi isu global sehingga perlu merubah pandangan bahwa pengadaan tidak sesederhana itu.
“Dan sekarang ini kita harus memodernisasi pengadaan artinya kita harus bekerja berdasarkan sistem dan tidak berdasarkan kebiasaan atau perintah atasan atau intervensi namun harus patuh kepada sistem, di mana ada 4 komponen yaitu sistem regulasi, standar operasional prosedur (SOP,red) yang artinya konsep loyalitas harus bergeser bentuk kepada aturan,” cetus Prabowo.
Termasuk pula, pada konsep SDM atau kelembagaannya karena sesuai regulasi harus dijalankan oleh SDM yang kompeten seperti Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam sistem IT yang mengusung 4 unsur dimana salah satunya adalah integritas yang artinya harus jujur dan bebas korupsi.
Lanjut Prabowo, untuk memodernisasi pengadaan tersebut maka LKPP RI memilih 44 ULP dari seluruh Indonesia yang salah satunya adalah Kota Jayapura.
Ke 44 unit layanan pengadaan Indonesia ini secara periodik selama 3 tahun melakukan pertemuan untuk saling menukar pengalaman.
“Olehnya itu, LKPP RI mempunyai satu keyakinan bahwa BPBJ Kota Jayapura sudah pantas dijadikan sebagai roll model untuk seluruh Papua dan Papua Barat,” tandasnya.
Sementara itu, Jean Marie Meyer dari MCC, mengatakan pencapaian ini sangat luar biasa untuk Kota Jayapura sebagai Center of Excellent.
“Bahkan sudah menjadi buah bibir MCC di Washington bahwa Kota Jayapura Provinsi Papua bisa melakukan modernisasi begitu cepat dan yang kami inginkan semuanya bisa terwujud,” sambungnya.
Lanjutnya, untuk menjadi seorang ahli pengadaan tentu diperlukan suatu latihan dan keahlian untuk menjadi ahli pengadaan khusus di Pemerintahan karena demi untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan.
Sangat penting juga untuk pimpinan daerah menginvestasikan dari saat ini ahli pengadaan di daerah masing-masing karena bisa membantu mereka untuk pembangunan di daerahnya.
“Juga dalam proses penyaringan ada yang baik bahkan ada yang buruk tetapi saran saya tirulah hal yang baik,” tukasnya.
Pada saat yang sama dilakukan juga penandatanganan MoU antara Bupati Merauke, Keerom, Jayapura dan Bupati Raja Ampat.
(LET)
Apa komentar anda ?