Ketua DAD Paniai Serahkan Dua Draf Raperda Ke DPRP

Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR Gobai menyerahkan dua draf rancangan peraturan daerah provinsi/peraturan daerah khusus (raperdasi/raperdasus) ke Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua, Rabu (6/12/2017).

Ia mengatakan dua raperdasi/raperdasus yang diserahkan dan dilengkapi naskah akademik itu yakni mengenai masyarakat adat di Provinsi Papua dan pertambangan rakyat di Provinsi Papua.

“Kami mengajukan draf ini karena ditemukan berbagai masalah dalam penambangan yang dilakukan masyarakat di Degeuwo, Topo, Mosairo, Tembagapura dan wilayah lain di Provinsi Papua,” kata Gobai kepada Jubi, Kamis (7/12/2017).

Menurutnya, beberapa masalah pertambangan antara lain, Perdasi no 14 tahun 2008 tentang pertambangan rakyat dan pergub no 41 tahun 2011 tentang pertambangan mineral dan batu bara, telah dibatalkan departemen dalam negeri. 

“Ini artinya terjadi kekosongan regulasi bidang pertambangan di Papua, sementara masalah pertambangan belum terpecahkan secara baik, sehingga memerlukan regulasi daerah,” ujarnya.

Selain itu katanya, belum ada rujukan dan perhatian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Papua, mendorong regulasi pertambangan secara sadar dan sistematis, untuk memberi ruang keberpihakan supaya orang asli Papua menjadi tuan di atas kekayaan alamnya. 

“Selama ini belum ada cantolan hukum menyikapi masalah dan keinginan anak asli Papua menjadi pemegang izin tambang, dan eksis bekerja di negerinya tanpa diganggu siapa pun,” katanya.

Untuk pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Papua lanjut dia, salah satu langkah politik hukum penting, yang harus diambil Pemprov Papua. Salah satu alasannya, masyarakat hukum adat Papua telah mengalami penderitaan, ketidakadilan sebagai akibat dari pemaksaan pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan mereka, dan pengambilalihan hak atas tanah, hutan wilayah dan sumber daya alam.

Selain itu, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat Papua, merupakan kebutuhan yang mendesak, sehingga mereka dapat menikmati hak mereka. 

Dengan begitu, program hutan adat, pemetaan tanah adat, pelestarian bahasa daerah, peradilan adat, dapat berjalan dengan dukungan fasilitas pemerintah.

“Kami berharap dukungan ketua DPRP dan ketua Baleg DPRP untuk menerima draf itu, untuk didorong masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2018. Kami terlambat memasukannya karena kami awam dengan mekanisme DPRP. Kami siap kalau draf itu dikoreksi dan revisi ketika dilakukan pembahasan melibatkan semua pihak,” katanya.

Wakil Ketua Baleg DPR Papua, Emus Gwijangge membenarkan pihaknya telah menerima dua draf, dan tidak menutup kemungkinan dapat dimasukkan dalam prolegda 2018.

“Hanya saja memang perlu kami bahas bersama di baleg dan kami dipelajari. Masih butuh pendalaman, dan pembahasan dengan semua pihak, karena di Papua ini ada lebih 250 suku. Kepentingan semua suku harus diakomodir,” kata Emus.

Namun ia mengapresiasi niat baik Ketua DAD Paniai yang punya kemauan mendorong ini kepada DPR Papua, untuk kepentingan masyarakat adat. (*)

sumber : https://tabloidjubi.com/artikel-12157-ketua-dad-paniai-serahkan-dua-draf-raperda-ke-dprp.html