NABIRE, Nokenlive.com – Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tengah masih tergolong rendah. Hingga Oktober 2026, BPJS Ketenagakerjaan baru melindungi 133.772 pekerja atau 17,92 persen dari total 746.320 penduduk bekerja di provinsi tersebut.
Data ini menunjukkan masih banyak pekerja di Papua Tengah yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, I Nyoman Suarjaya, mengungkapkan kondisi tersebut dalam kegiatan Jamsostek Award Tingkat Provinsi Papua Tengah 2026 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (17/11/2026).
Suarjaya menjelaskan, capaian perlindungan pekerja berbeda di setiap kabupaten. Kabupaten Mimika mencatat persentase tertinggi sebesar 66,34 persen, disusul Nabire 43,94 persen. Sementara itu, kabupaten lainnya masih mencatat cakupan perlindungan di bawah 10 persen.
“Kalau kita lihat per kabupaten, perlindungan tertinggi ada di Mimika yang telah mencapai 66,34 persen. Kemudian Nabire 43,94 persen, sedangkan kabupaten lainnya masih di bawah 10 persen,” katanya.
Menurut Suarjaya, salah satu tantangan terbesar dalam memperluas perlindungan jaminan sosial berada pada kelompok pekerja bukan penerima upah (BPU). Kelompok ini mencakup petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku UMKM, pengemudi ojek, pekerja mandiri hingga masyarakat adat.
Saat ini, kepesertaan dari kelompok pekerja bukan penerima upah baru mencapai sekitar 8 persen. Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, badan usaha dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan perlindungan.
“Cakupan kita pada segmen bukan penerima upah saat ini baru sekitar 8 persen. Karena itu, perlu kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten, badan usaha dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan mereka juga mendapatkan perlindungan,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pembayaran iuran bagi pekerja rentan. Perusahaan juga diharapkan ikut membantu memberikan perlindungan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan akan mengoptimalkan peran agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) untuk meningkatkan sosialisasi sekaligus memperluas kepesertaan hingga ke masyarakat di wilayah pelosok.
Suarjaya menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan lima program perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Khusus pekerja informal, ia mendorong mereka minimal mengikuti dua program dasar, yaitu JKK dan JKM, agar memperoleh perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja maupun risiko kematian.
Melalui program JKM, peserta dapat menerima santunan sebesar Rp42 juta. BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan manfaat beasiswa pendidikan bagi anak peserta sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, program JKK menanggung biaya pengobatan dan perawatan peserta yang mengalami kecelakaan kerja hingga sembuh sesuai ketentuan program.
Besarnya kebutuhan perlindungan pekerja juga terlihat dari jumlah manfaat yang telah BPJS Ketenagakerjaan salurkan di Papua Tengah.
Sepanjang 2025, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat jaminan sosial sebesar Rp98,852 miliar. Selain itu, lembaga tersebut menyalurkan beasiswa pendidikan senilai Rp932 juta kepada 263 anak peserta.
Hingga pelaksanaan Jamsostek Award 2026, pembayaran manfaat telah mencapai Rp111,770 miliar. BPJS Ketenagakerjaan juga menyalurkan beasiswa pendidikan sekitar Rp890,25 juta bagi 259 anak peserta.
Suarjaya mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah mengalokasikan anggaran perlindungan bagi 23.000 tenaga kerja pada 2026.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten mempertahankan sekaligus memperluas pembiayaan jaminan sosial bagi pekerja rentan, terutama mereka yang belum mampu membayar iuran secara mandiri.
Menurutnya, Jamsostek Award tidak boleh sekadar menjadi ajang pemberian penghargaan. Kegiatan tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan badan usaha untuk memperkuat kolaborasi, memperbaiki pendataan pekerja, serta memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan langkah tersebut, semakin banyak pekerja di Papua Tengah, termasuk petani, nelayan, pedagang kecil dan masyarakat adat, diharapkan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketika menghadapi risiko pekerjaan.
Vanny Janggo





Apa komentar anda ?