JAYAPURA, Nokenlive.com – Pemerintah Kabupaten Yalimo mulai menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis digital melalui layanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Yalimo dan Bank Papua di Jayapura, Kamis (12/11/2026).
Bupati Yalimo, Dr. Nahor Nekwek, memimpin langsung penandatanganan MoU dan PKS tersebut sekaligus mengikuti tes operasional layanan SP2D Online sebagai bagian dari persiapan penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRK Yalimo, Komisaris Utama Bank Papua, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, jajaran direksi dan pimpinan divisi Bank Papua, tim ahli SP2D Online, Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo, serta Kepala BPPKAD Kabupaten Yalimo bersama jajarannya.
Dalam sambutannya, Bupati Nahor Nekwek menjelaskan bahwa selama ini Pemkab Yalimo masih memproses penerbitan SP2D dari SIPD Penatausahaan ke Bank Papua secara manual. Proses tersebut membutuhkan waktu lebih panjang sehingga pemerintah daerah perlu beralih ke sistem elektronik.
“Kita semua tahu bahwa Pemerintah Kabupaten Yalimo selama ini melakukan proses SP2D melalui SIPD Penatausahaan ke Bank Papua masih manual yang membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Oleh sebab itu pada hari ini kami melakukan penandatanganan MoU dan PKS SP2D Online dengan Bank Papua,” ujar Bupati Nahor Nekwek.
Ia menegaskan, kerja sama tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi komitmen Pemkab Yalimo untuk meningkatkan profesionalisme, kejujuran, dan kualitas pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Melalui penerapan SP2D Online, Nahor berharap pemerintah daerah dapat mempercepat proses pencairan anggaran, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas setiap transaksi keuangan.
Setidaknya ada tiga manfaat utama yang diharapkan dari penerapan sistem tersebut. Pertama, proses penerbitan SP2D berlangsung lebih cepat melalui sistem elektronik dan dapat dipantau secara real-time.
Kedua, seluruh proses pencairan dana memiliki catatan digital yang dapat ditelusuri mulai dari SIPD hingga pelaksanaan transaksi di perbankan.
Ketiga, sistem ini dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual, menekan risiko kesalahan maupun manipulasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan, Bupati Nahor juga menginstruksikan Kepala BPPKAD Kabupaten Yalimo beserta jajarannya agar mengikuti tes operasional bersama tim ahli dari Kemendagri dan Bank Papua.
“Saya sampaikan kepada Kepala BPPKAD beserta jajarannya setelah penandatanganan MoU dan PKS SP2D Online ini agar mengikuti Test Operasional SP2D Online bersama Tim Ahli dari Kemendagri dan Tim Ahli dari Bank Papua,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Nahor menyampaikan apresiasi kepada Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri atas pendampingan selama ini dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia juga berterima kasih kepada pimpinan dan jajaran direksi Bank Papua yang terus mendukung pembangunan di Tanah Papua.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU dan PKS serta tes operasional layanan SP2D Online.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Yalimo berharap proses pencairan anggaran daerah dapat berjalan lebih efisien, mudah dipantau, dan memiliki rekam transaksi yang jelas sehingga mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Nelson Munggaruak
Apa komentar anda ?