NABIRE, Nokenlive.com – Tingginya biaya transportasi dan harga material pembangunan menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Bahkan, harga semen di wilayah tersebut dilaporkan mencapai Rp2,8 juta per sak. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Puncak meminta perhatian khusus serta dukungan kolaborasi dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, saat memaparkan program prioritas dan berbagai kendala pembangunan daerah dalam Rapat Kerja Gubernur Papua Tengah bersama para kepala daerah se-Papua Tengah, Kamis (5/11/2026), di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire.
Sekda Nenu menjelaskan, dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah, enam kabupaten berada di wilayah pegunungan dengan kondisi geografis yang memiliki tantangan tersendiri. Sementara Kabupaten Nabire dan Mimika menjadi dua wilayah yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan pembangunan.
Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi enam kabupaten di wilayah pegunungan, termasuk Kabupaten Puncak, hampir sama, yakni keterbatasan transportasi, tingginya harga kebutuhan pokok dan material bangunan, serta gangguan stabilitas keamanan.
“Pertama, masalah transportasi. Kami dari Timika menuju Puncak hanya bisa melalui pesawat. Ini menjadi tantangan bagi kami, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi, sehingga kolaborasi sangat penting ke depan,” ungkap Nenu.
Ia mengatakan, ketergantungan terhadap transportasi udara berdampak langsung terhadap biaya distribusi barang yang akhirnya menyebabkan harga kebutuhan masyarakat dan material pembangunan menjadi sangat mahal.
Salah satu contoh yang disampaikan Nenu adalah harga semen di Kabupaten Puncak yang saat ini mencapai Rp2,8 juta per sak.
“Kabupaten Puncak mengalami tingkat kemahalan yang luar biasa. Salah satu contoh adalah semen, satu sak semen hari ini Rp2.800.000. Jadi, semua barang mahal,” tegasnya.
Selain persoalan transportasi dan kemahalan harga barang, Nenu juga menyoroti gangguan stabilitas keamanan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Puncak.
Ia mengungkapkan, beberapa hari sebelum pelaksanaan rapat kerja tersebut, pemerintah daerah menerima laporan masyarakat terkait adanya konflik di salah satu distrik di wilayah Ilaga Utara.
Pemerintah daerah, kata dia, masih melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui perkembangan situasi sebelum menetapkan langkah penanganan lebih lanjut.
Menurut Nenu, persoalan keamanan menjadi salah satu hambatan serius dalam pelaksanaan pembangunan, terutama pekerjaan infrastruktur yang membutuhkan mobilisasi tenaga kerja, material, dan peralatan ke wilayah distrik.
Ia mencontohkan rencana peningkatan jalan dari Ilaga menuju Sinak yang membutuhkan koordinasi dengan aparat keamanan agar proses pembangunan dapat berjalan aman.
“Kami berada di daerah ini maju kena, mundur kena. Ketika pemerintah kabupaten mau bekerja membangun jalan atau fasilitas pendidikan, semuanya membutuhkan koordinasi dengan aparat keamanan. Ini juga menjadi persoalan karena biaya yang dibutuhkan sangat tinggi,” jelasnya.
Nenu menambahkan, sejumlah jalur konektivitas antarwilayah pegunungan sebenarnya telah terbuka, namun masih membutuhkan peningkatan kualitas jalan, pengerasan, hingga pengaspalan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi bersama para bupati dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, kementerian terkait, masyarakat, serta aparat TNI-Polri untuk mempercepat pembangunan konektivitas antarwilayah.
Di sisi lain, Nenu mengungkapkan bahwa kemampuan anggaran Kabupaten Puncak setiap tahun berkisar Rp1,3 triliun hingga Rp1,5 triliun. Sementara kebutuhan pembangunan di daerah pegunungan membutuhkan biaya besar akibat kondisi geografis, transportasi, dan keamanan.
Ia berharap kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam menyusun kebijakan pembangunan serta memperjuangkan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat.
“Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah provinsi untuk berkolaborasi dengan para bupati dan membicarakannya bersama pemerintah pusat maupun kementerian. Sebab, dampaknya dirasakan langsung pada sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Nenu menegaskan, pemerintah Kabupaten Puncak tetap berupaya menjalankan program prioritas daerah meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.
Salah satunya melalui program Puncak Cerdas yang menjadi program unggulan Bupati Elvis Tabuni bersama Wakil Bupati Naftali Akawal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
Program tersebut mulai dilaksanakan sejak 2025 dengan menggandeng sejumlah yayasan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak asal Kabupaten Puncak melanjutkan pendidikan di berbagai daerah hingga luar negeri.
Selain pendidikan, pemerintah daerah juga terus memperkuat pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ilaga yang telah beroperasi selama kurang lebih dua tahun, termasuk pelayanan tindakan operasi.
Nenu berharap dukungan dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan di wilayah pegunungan, sehingga pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Puncak dapat terus ditingkatkan.
(Lisa)
Apa komentar anda ?