JAYAPURA, nokenlive.com – Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Jayapura hingga akhir Oktober 2026 mencapai 78,68 persen. Capaian tersebut merupakan realisasi keuangan pemerintah daerah hingga Triwulan III tahun anggaran 2026.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, saat ditemui awak media usai menghadiri kegiatan pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Kamis (29/10/2026) pagi.
Desi menjelaskan, realisasi pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 80,93 persen, transfer pemerintah pusat ke daerah sebesar 78,16 persen, serta pendapatan transfer antar daerah dari provinsi ke kota sebesar 26,61 persen.
Ia mengatakan, pendapatan transfer antar daerah tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok. Sementara itu, DBH dari sektor bahan bakar minyak (BBM) hingga kini belum disetorkan oleh pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kota Jayapura.
Terkait realisasi belanja, Desi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan perhitungan antara BPKAD dan Bappeda. Hal ini karena Bappeda hanya menghitung realisasi berdasarkan kegiatan, sedangkan BPKAD juga menangani belanja gaji dan operasional.
“Kemudian terkait belanja, memang ada perbedaan antara BPKAD dan Bappeda, karena di Bappeda hanya menghitung kegiatannya, tetapi Badan Keuangan dan Aset Daerah mengurus gaji dan operasional dengan nilai Rp1.89.334.910 atau sekitar 70,79 persen.
Lalu, untuk belanja sendiri terdiri dari belanja operasional sekitar 72,26 persen, belanja modal 68,30 persen, belanja tidak terduga (BTT) sekitar 78,21 persen, dan belanja transfer ke kampung sekitar 74,01 persen,” pungkasnya.
Sementara itu, berkaitan dengan realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus), Pemerintah Kota Jayapura telah menyelesaikan prosesnya dan saat ini memasuki penyaluran tahap III. Pemerintah Kota Jayapura tinggal menunggu proses dari pihak Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Menjelang akhir tahun anggaran, Desi mengimbau seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta stafnya agar mempercepat pelaksanaan kegiatan. Ia juga meminta agar seluruh tagihan sudah dimasukkan ke bagian keuangan sebelum 15 Desember 2026.
(Melviandres P. – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?