NABIRE, Nokenlive.com – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Tengah, Jarius Agimbau, SE., menyoroti lemahnya koordinasi BPBD kabupaten dalam penanganan bencana, khususnya terkait pendataan kekeringan, dampak El Niño, kebutuhan personel, serta kesiapan armada pemadam kebakaran.
Jarius menegaskan, pemerintah kabupaten seharusnya menjadi pihak yang aktif menyampaikan data riil kondisi di wilayah masing-masing kepada pemerintah provinsi, termasuk kebutuhan dan langkah penanganan yang telah dilakukan. Sebab, kabupaten merupakan pemilik wilayah dan memiliki kewenangan langsung dalam penanganan di tingkat daerah.
“Seharusnya kami yang di provinsi mengambil data dari kabupaten, bukan kabupaten yang datang meminta data di provinsi. Mereka punya data, itu yang harus dibawa dan disampaikan ke provinsi,” tegas Jarius di Nabire, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, data yang disampaikan kabupaten harus mencakup kondisi kekeringan akibat El Niño, jumlah personel yang tersedia, kesiapan armada, serta luas wilayah yang telah ditangani dalam upaya pemadaman kebakaran.
la mencontohkan, ketika kabupaten membutuhkan dukungan pemerintah provinsi untuk penanganan kebakaran, pemerintah daerah seharusnya terlebih dahulu menyampaikan laporan lengkap mengenai kondisi lapangan dan upaya yang telah dilakukan.
“Kalau mau minta bantuan pemadaman, harus bawa data riil. Sudah lakukan pemadaman berapa hektare, menggunakan armada apa, berapa personel yang tersedia, dan apa yang masih dibutuhkan. Itu yang harus disampaikan ke provinsi,” ujarnya.
Jarius menegaskan, pemerintah kabupaten tidak bisa sepenuhnya mengandalkan provinsi dalam penanganan bencana. Menurutnya, kabupaten memiliki wilayah, distrik, kampung, masyarakat, serta lahan yang terdampak langsung sehingga perlu memiliki kesiapan personel dan sarana penanggulangan bencana sendiri.
“Provinsi ini hanya membantu. Provinsi tidak punya desa, tidak punya distrik, tidak punya masyarakat dan lahan. Semua itu ada di kabupaten. Jadi, kabupaten yang harus bertanggung jawab terhadap wilayahnya, sedangkan provinsi menjadi payung untuk membantu,” katanya.
Selain koordinasi dan pendataan, Jarius juga menyoroti keterbatasan armada pemadam kebakaran yang dimiliki BPBD. Saat ini, BPBD Provinsi Papua Tengah memiliki tiga unit mobil tangki yang dinilai belum mencukupi untuk menjangkau wilayah penanganan secara bersamaan.
la mengatakan, apabila terjadi kebakaran di beberapa wilayah pada waktu yang sama, keterbatasan kendaraan akan menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman secara cepat.
“Kalau kami hanya punya tiga mobil, bagaimana kalau pada hari yang sama terjadi kebakaran di wilayah timur dan barat? Armada tidak cukup. Kalau ada empat, mungkin dua bisa ke timur dan dua ke wilayah lainnya. Karena itu, kami juga membutuhkan tambahan armada,” ungkapnya.
Jarius berharap pemerintah kabupaten maupun provinsi sama-sama memperhatikan pengadaan dan perawatan kendaraan pemadam kebakaran.
la mengaku kebutuhan perbaikan armada yang ada juga masih menjadi kendala karena belum mendapatkan dukungan yang memadai.
la meminta koordinasi antarpemerintah daerah diperkuat melalui penyampaian data yang akurat dan laporan kebutuhan secara langsung, sehingga dukungan pemerintah provinsi dapat diberikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Menurut Jarius, kesiapan personel, armada, dan koordinasi yang jelas menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan bencana, terutama di tengah kondisi kekeringan dan ancaman kebakaran yang melanda sejumlah wilayah Papua Tengah.
(Lisa/Redaksi)





Apa komentar anda ?