NABIRE, nokenlive.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempercepat penanganan sanitasi melalui Peta Jalan Sanitasi dan Peraturan Gubernur tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat untuk menekan praktik Buang Air Besar Sembarangan.
Kepala Bapperida Papua Tengah melalui Sekretaris Bapperida Jemmy Gerson Adii, mengatakan, sanitasi layak menjadi pilar penting peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pencegahan penyakit berbasis lingkungan.
“Berdasarkan data BPS Tahun 2024, masih terdapat 23,72 persen rumah tangga di Papua Tengah yang melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan,” kata Jemmy saat memberikan sambutan mewakili Kepala Bapperida Papua Tengah, pada Kamis (10/9).
Kondisi tersebut menunjukkan tantangan sanitasi Papua Tengah masih besar karena capaian nasional hanya menyisakan 3,2 persen rumah tangga yang melakukan praktik BABS pada periode yang sama.
“Dari total 1.208 kampung di Papua Tengah, baru sekitar 32 kampung atau kurang dari tiga persen yang telah mencapai 100 persen Stop BABS,” ujarnya.
Menurutnya, baru Kabupaten Mimika, Paniai, dan Nabire yang memiliki kampung berstatus Stop BABS. Sementara Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya masih mencatatkan capaian nol persen.
Praktik BABS berpotensi menimbulkan berbagai persoalan kesehatan akibat pencemaran lingkungan, termasuk penyakit diare, tifus, disentri, kolera, dan polio yang dapat berpengaruh terhadap persoalan stunting.
“Karena itu, penanganan sanitasi dan pencapaian Stop BABS harus menjadi tanggung jawab bersama melalui kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan,” katanya.
Pemprov Papua Tengah telah menyusun Roadmap Sanitasi sebagai pedoman arah kebijakan dan target pembangunan sanitasi. Pemerintah juga menerbitkan Pergub STBM berkesetaraan gender dan inklusi sosial untuk memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.
“Pemerintah kabupaten didorong mengalokasikan minimal 10 hingga 15 persen Dana Kampung untuk pembangunan sanitasi layak serta menerbitkan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut Pergub,” ujarnya lagi.
Sosialisasi yang berlangsung di Hotel Carmel Kalibobo Nabire tersebut diselenggarakan Pemprov Papua Tengah melalui Sekretariat Daerah dengan dukungan UNICEF Tanah Papua dan Yayasan Gapai Harapan Papua untuk memperkuat koordinasi percepatan Stop BABS.
(Vanny Janggo – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?