NABIRE, nokenlive.com — Pemerintah Provinsi Papua Tengah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meminta delapan pemerintah kabupaten segera membentuk tim terpadu untuk memetakan kondisi dan menentukan langkah penanganan berdasarkan skala prioritas.
Instruksi tersebut disampaikan Gubernur MEPA saat memimpin rapat koordinasi penanganan dampak El Nino melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Nabire, Minggu (23/8/2026).
Rapat diikuti para kepala daerah dari delapan kabupaten di Papua Tengah, Kepala BPBD, Kepala BMKG Papua Tengah, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Forkopimda Papua Tengah, serta Penjabat Sekda Papua Tengah.
Dalam rapat tersebut, MEPA meminta setiap kabupaten segera membentuk tim terpadu dengan melibatkan unsur Forkopimda untuk memetakan kondisi terkini di wilayah masing-masing.
“Kita berharap setiap kabupaten membuat tim terpadu yang melibatkan Forkopimda daerah, seperti yang sudah dibuat oleh Kabupaten Puncak,” kata MEPA.
Menurutnya, pemetaan tersebut penting untuk mengetahui wilayah yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi, sehingga pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan, mulai dari prioritas pertama, kedua hingga ketiga.
MEPA juga meminta tim dari provinsi segera turun berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, khususnya dalam menangani persoalan kesehatan dan kebutuhan sosial masyarakat yang terdampak.
“Kalau bisa sebelum hari Rabu sudah ada tim terpadu ke kabupaten sehingga mempermudah koordinasi antara provinsi dengan kabupaten,” ujarnya.
Selain dampak terhadap masyarakat, Gubernur menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi semakin meluas akibat kondisi kering. Pemprov Papua Tengah akan terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca dan potensi peningkatan titik api.
MEPA bahkan meminta Sekda dan BPBD Papua Tengah berkoordinasi dengan BNPB untuk menyiapkan opsi penyewaan helikopter pemadam kebakaran apabila kondisi karhutla semakin sulit dikendalikan.
“Kalau memang kita harus sewa, kita harus sewa, supaya setidaknya 10 persen dari potensi pembakaran yang paling tinggi itu bisa kita atasi dengan cara itu,” tegasnya.
Menurut MEPA, helikopter dibutuhkan untuk menjangkau titik api yang berada di kawasan pegunungan atau lokasi yang tidak dapat dijangkau dengan peralatan pemadaman dari darat.
Di tengah ancaman karhutla, pemerintah juga mulai mengantisipasi persoalan ketersediaan air bersih. MEPA menyebut masyarakat di sejumlah wilayah mulai menghadapi persoalan air akibat kondisi kemarau dan El Nino.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera menyusun sistem distribusi air agar kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak tetap dapat dipenuhi.
“Kita harus mulai menyusun sistem air yang bisa beredar, bagaimana supaya masyarakat itu bisa mendapatkan air,” katanya.
MEPA menegaskan penanganan dampak El Nino harus dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi. Setiap kabupaten diminta menyusun pemetaan dan kebutuhan terlebih dahulu, kemudian hasilnya akan diselaraskan di tingkat provinsi untuk menentukan pembagian tugas serta langkah penanganan.
Pemprov Papua Tengah juga akan mengevaluasi perkembangan kondisi di lapangan. Jika potensi karhutla meningkat dan titik api berada di wilayah yang sulit dijangkau, opsi penggunaan helikopter akan segera dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan sekaligus mencegah dampak El Nino semakin meluas terhadap kesehatan, ketersediaan air, kondisi sosial masyarakat, dan lingkungan di Papua Tengah.
(Lisa – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?