NABIRE, nokenlive.com — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi penanganan dampak El Nino yang melanda sejumlah wilayah di Papua Tengah, Minggu (23/8/2026).
Pemerintah daerah diminta segera memetakan wilayah terdampak serta menyusun langkah penanganan berdasarkan skala prioritas.
Rapat koordinasi digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Nabire. Rakor dipimpin langsung Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa selaku Ketua Satgas Karhutla Papua Tengah dan diikuti para kepala daerah dari delapan kabupaten, Kepala BPBD, Kepala BMKG Papua Tengah, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Forkopimda Papua Tengah, serta Penjabat Sekda Papua Tengah.
Dalam rapat tersebut, Gubernur MEPA meminta setiap pemerintah kabupaten segera membentuk tim terpadu bersama Forkopimda untuk memetakan kondisi terkini di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pemetaan diperlukan untuk menentukan klaster wilayah terdampak sekaligus menetapkan langkah penanganan berdasarkan skala prioritas, mulai dari prioritas pertama, kedua hingga ketiga.
“Kita berharap setiap kabupaten membuat tim terpadu yang melibatkan Forkopimda daerah, seperti yang sudah dibuat oleh Kabupaten Puncak,” kata MEPA.
Ia menjelaskan, tim tersebut nantinya dapat memetakan persoalan secara lebih terarah, termasuk dampak El Nino terhadap kesehatan masyarakat, kebutuhan sosial, ketersediaan air serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
MEPA juga meminta tim dari tingkat provinsi segera dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten agar penanganan di lapangan dapat berjalan lebih cepat.
“Kita berharap sebelum hari Rabu sudah ada tim terpadu ke kabupaten sehingga mempermudah koordinasi antara provinsi dengan kabupaten,” ujarnya.
Selain persoalan kesehatan dan sosial, Gubernur menekankan pentingnya langkah cepat untuk menghadapi potensi meluasnya karhutla.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca dan potensi peningkatan kebakaran.
MEPA bahkan meminta Sekda dan BPBD Papua Tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk BNPB, untuk menyiapkan opsi penyewaan helikopter pemadam kebakaran apabila kondisi di lapangan semakin parah.
“Kalau memang kita harus sewa, kita harus sewa. Supaya setidaknya 10 persen dari potensi pembakaran yang paling tinggi itu bisa kita atasi dengan cara itu,” tegasnya.
Menurut MEPA, penggunaan helikopter diperlukan untuk menjangkau titik-titik api yang berada di kawasan pegunungan atau lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap persoalan ketersediaan air bersih. Gubernur menyebut kebutuhan air masyarakat mulai menjadi persoalan di sejumlah wilayah sehingga perlu segera disiapkan sistem distribusi air yang dapat menjangkau masyarakat terdampak.
“Kita mulai susun kira-kira apa yang harus kita buat. Kita harus benar-benar tahu kalau memang potensinya naik, berarti kita sudah harus sewa helikopter untuk bagaimana kita menangani gunung-gunung atau daerah-daerah yang tidak bisa kita jangkau,” katanya.
MEPA menegaskan, langkah penanganan harus dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Setiap kabupaten diminta terlebih dahulu menyusun pemetaan dan kebutuhan di wilayahnya, kemudian hasilnya diseragamkan di tingkat provinsi untuk menentukan pembagian tugas dan strategi penanganan.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah selanjutnya akan melakukan evaluasi dan memastikan langkah-langkah prioritas dapat segera dilaksanakan untuk menghadapi dampak El Nino, termasuk ancaman karhutla, persoalan kesehatan, kebutuhan sosial, dan ketersediaan air bagi masyarakat.
(Lisa – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?