TIMIKA, nokenlive.com – Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas menjadi salah satu agenda utama yang didorong enam gubernur se-Tanah Papua untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mewakili Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Papua, dalam Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas bersama gubernur dan bupati/wali kota se-Tanah Papua, di Timika, Kamis (30/7/2026), mengatakan, pembangunan infrastruktur strategis masih menjadi kebutuhan penting dalam membuka akses masyarakat sekaligus menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua.
Dalam 12 poin Kesepakatan Timika, enam gubernur mendorong pemerintah pusat tetap melanjutkan berbagai program strategis nasional di Tanah Papua.
Salah satunya adalah percepatan penuntasan pembangunan Jalan Trans Papua dan program BBM Satu Harga.
Selain konektivitas, kesepakatan tersebut juga mendorong pengembangan sejumlah kawasan ekonomi, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, kawasan industri Bintuni dan Fakfak, kawasan industri perikanan Nabire, Biak, Timika dan Merauke serta kawasan industri Timika.
Pengembangan sentra pertanian di Nabire, Merauke dan Papua Pegunungan juga didorong untuk mendukung agenda ketahanan pangan dan energi nasional.
Ia mengatakan, pembangunan kawasan tersebut harus terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi setiap wilayah.
Enam gubernur juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kawasan pusat pemerintahan provinsi di empat Daerah Otonom Baru (DOB).
Menurut Gubernur MEPA, konektivitas dan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan serta membuka akses terhadap pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia berharap, pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat koordinasi sehingga berbagai proyek strategis di Tanah Papua tidak berjalan secara terpisah.
“Pembangunan di wilayah ini perlu melibatkan banyak aktor pembangunan,” ujarnya.
Dia menegaskan, kolaborasi lintas pemerintahan dan pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
(Agustina Estevani Janggo – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?