JAYAPURA, Nokenlive.com – Bupati Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, Aletinus Yigibalom, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh fraksi DPRK Lanny Jaya atas berbagai saran, kritik, dan masukan yang diberikan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya Tahun Anggaran 2025.
Menurut Bupati, pandangan dan rekomendasi DPRK merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Aletinus Yigibalom saat menghadiri Penutupan Sidang Paripurna DPRK Lanny Jaya tentang Penetapan LKPJ dan LKPD Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2025 di Jayapura, Rabu (15/7/2026).
Ia menegaskan, sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif harus terus diperkuat agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya.
“Seluruh masukan yang disampaikan DPRK akan menjadi bahan evaluasi bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kritik dan saran merupakan bagian dari proses penyempurnaan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Bupati menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya akan meminta seluruh OPD melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga kinerja pemerintah daerah semakin efektif dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Aletinus juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran persidangan, mulai dari TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hingga seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lanny Jaya.
Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang berkelanjutan.
Ia berharap hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dan DPRK terus terjalin secara harmonis sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Agustina Estevani Janggo/Redaksi)
Apa komentar anda ?