JAYAPURA, Nokenlive.com– Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua dinilai berpotensi memicu konflik sosial apabila dijalankan tanpa melibatkan masyarakat adat sejak tahap perencanaan. Kurangnya partisipasi warga disebut menjadi penyebab munculnya perpecahan di tingkat kampung hingga memicu penolakan terhadap sejumlah proyek pemerintah.
Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, saat diwawancarai wartawan Nokenlive.com di Jayapura, Selasa (14/7/2026)
Frits Ramandey, menilai pembangunan yang tidak mengedepankan pendekatan partisipatif justru menciptakan kelompok masyarakat yang saling berhadapan.
Menurutnya, pola pembangunan seperti itu telah terjadi pada beberapa proyek sebelumnya, termasuk pengembangan perkebunan sawit maupun program pembukaan lahan pertanian.
“Ketika masyarakat tidak dilibatkan sejak awal, akan muncul kelompok yang mendukung dan menolak. Kondisi itu berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan,” ujarnya.
Frits mengatakan, persoalan pembangunan di Papua bukan hanya berkaitan dengan pemanfaatan lahan, tetapi juga menyangkut identitas masyarakat adat yang sangat bergantung pada tanah sebagai ruang hidup.
Selain itu, perubahan fungsi lahan juga dikhawatirkan menggeser pola kehidupan masyarakat Papua yang selama ini bergantung pada pangan lokal.
Komnas HAM menilai pemerintah perlu menyiapkan proses transfer pengetahuan apabila ingin mengembangkan pertanian sawah di Papua.
“Orang Papua harus diberdayakan terlebih dahulu. Jangan sampai tenaga kerja justru didominasi dari luar daerah karena masyarakat lokal tidak pernah diberikan pelatihan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap PSN seharusnya memberi manfaat langsung kepada masyarakat terdampak melalui kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi sesuai standar upah yang berlaku.
Menurutnya, apabila masyarakat adat justru tersisih dari proyek yang dibangun di wilayahnya sendiri, maka tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai.
(Menas/Redaksi)
Apa komentar anda ?