JAYAPURA, Nokenlive.com – Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, melontarkan kritik tajam terhadap usulan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat kerja bersama Menteri HAM, Natalius Pigai, Rabu (17/6/2026), Mandenas menegaskan bahwa besarnya anggaran harus diikuti dengan langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan HAM, terutama konflik berkepanjangan di Papua.
Menurut Mandenas, penyusunan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada belanja kementerian, tetapi harus berbasis target kinerja yang jelas, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki ukuran keberhasilan. Kalau targetnya tidak tercapai, anggaran tahun berikutnya wajib dievaluasi,” tegas Mandenas di hadapan Menteri HAM.
Namun sorotan paling keras disampaikan Mandenas terkait kondisi HAM di Papua yang dinilainya belum menunjukkan perubahan signifikan, meski Kementerian HAM telah berdiri sebagai kementerian tersendiri.
Ia menilai berbagai kasus pelanggaran HAM, konflik sosial, hingga persoalan kemanusiaan di Papua masih terus terjadi tanpa penyelesaian yang nyata.
“Papua terus menghadapi masalah demi masalah. Tetapi sampai hari ini saya belum melihat langkah konkret yang benar-benar menyelesaikan persoalan di lapangan. Yang terdengar hanya pernyataan di media, sementara masyarakat masih menjadi korban konflik,” katanya.
Mandenas mengingatkan bahwa Kementerian HAM dibentuk Presiden bukan sekadar menjadi juru bicara isu HAM, melainkan sebagai institusi yang mampu menggerakkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan secara nyata.
Menurutnya, penyelesaian konflik Papua membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, hingga seluruh institusi terkait, bukan hanya sebatas pernyataan publik.
“Koordinasi lintas sektor harus berjalan. Jangan hanya ramai di media. Masyarakat membutuhkan aksi nyata, bukan sekadar narasi,” ujarnya.
Mandenas mengaku selama melakukan monitoring di berbagai wilayah Papua, banyak masyarakat mempertanyakan keberadaan dan peran Kementerian HAM karena belum merasakan dampak langsung dari kehadiran lembaga tersebut.
“Kalau tidak ada aksi dan kolaborasi nyata, masyarakat akan bertanya, apa sebenarnya fungsi Kementerian HAM dibentuk? Saya turun langsung ke Papua, masyarakat mengatakan belum ada perubahan yang mereka rasakan,” ungkapnya.
Politisi asal Papua itu juga meminta pemerintah tidak membiarkan berbagai persoalan HAM terus menumpuk tanpa penyelesaian. Menurutnya, setiap kasus harus segera direspons agar tidak memperburuk situasi keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Ia bahkan meminta Kementerian HAM tidak ragu mengusulkan tambahan anggaran apabila memang dibutuhkan untuk memperkuat program penyelesaian konflik dan perlindungan hak asasi manusia.
“Kalau anggaran kurang untuk bekerja di lapangan, minta tambahan. DPR akan melihat kebutuhan itu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah penyelesaian persoalan, bukan sekadar pernyataan,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Mandenas berharap alokasi anggaran Kementerian HAM Tahun 2027 benar-benar diarahkan pada penyelesaian berbagai persoalan HAM di Indonesia, khususnya di Papua, sehingga keberadaan kementerian tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Korban konflik di Papua sudah terlalu banyak. Jangan lagi kita hanya bicara target di atas kertas. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian bertindak dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Menas/Redaksi)
Apa komentar anda ?