JAYAPURA, nokenlive.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi salah satu pembicara utama dalam Konferensi Analisis Papua Strategis (APS) III Tahun 2026 yang berlangsung di Papua Youth Creative Hub (PYCH), Youtefa, Jayapura, Jumat (29/5/2026).
Dalam pemaparannya, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya konsep pertahanan semesta yang menyatu dengan masyarakat dan lingkungan hidup. Menurutnya, sistem pertahanan tidak dapat dipisahkan dari rakyat maupun alam yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.
“Pertahanan semesta harus bersama-sama dengan yang dipertahankan. Semestanya tidak boleh berpisah dari rakyatnya, dan rakyat tidak boleh berpisah dari semestanya,” ujar Dedi.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat Papua sejak dahulu hidup berdampingan dengan alam. Karena itu, manusia dan alam harus tetap berjalan selaras sebagai fondasi kehidupan yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan bahwa forum APS diharapkan dapat melahirkan gagasan pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang berfokus pada perlindungan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Menurut Ribka, pemerintah pusat pada prinsipnya siap meregistrasi usulan regulasi yang lahir dari inisiatif pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Papua. Ia menambahkan, proses tersebut perlu didukung oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Konferensi APS III turut dihadiri Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, Wali Kota Depok, Bupati Purwakarta, Ketua MRP Papua, serta sejumlah akademisi dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat.
Sekda Papua Christian Sohilait mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut. Ia berharap APS dapat memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan Papua yang lebih baik.
Sebagai tuan rumah, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya konferensi tersebut. Ia berharap forum ini mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan manusia Papua sekaligus mendorong upaya pelestarian lingkungan.
Abisai yang juga merupakan seorang ondoafi menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Perdasus yang mengatur perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat Papua, khususnya terkait tanah, hutan, dan sumber daya air.
(Melviandres Pamanggori – Redaksi DA)





Apa komentar anda ?