WAMENA-NOKENLIVE.com – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bergerak cepat menangani dampak konflik yang terjadi di Wamena dan sejumlah wilayah sekitarnya. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ribka Haluk, turun langsung meninjau lokasi terdampak dan titik-titik pengungsian di Sinakma, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (17/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Ribka Haluk didampingi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Wakil Gubernur Ones Pahabol, Danrem 172/PWY Febriel Buyung Sikumbang, serta sejumlah pejabat daerah dan aparat keamanan lainnya.
Rombongan mengunjungi beberapa titik pengungsian masyarakat, di antaranya Kodim 1702/Jayawijaya, Polres Jayawijaya, dan Gereja Katolik Jaya Wamena. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus mempercepat langkah penanganan darurat pascakerusuhan yang terjadi beberapa waktu terakhir.
Usai peninjauan, Ribka Haluk mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini tengah melakukan koordinasi intensif guna mempercepat penanganan korban terdampak konflik.
“Jadi kami sedang melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. Kami sudah tugaskan Bapak Gubernur dan delapan kabupaten untuk menyiapkan data-data terlebih dahulu, baru nanti kita lihat langkah selanjutnya,” ujar Ribka Haluk kepada wartawan.
Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama para pengungsi yang masih bertahan di sejumlah titik pengungsian.
“Pemerintah sudah memberikan perhatian. Yang pertama, kita menghadirkan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat kita. Penanganan tanggap darurat juga bergerak cepat,” katanya.
Ribka menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah membentuk tim khusus untuk mendata kerusakan, korban jiwa, serta kebutuhan masyarakat terdampak. Pendataan tersebut dilakukan bersama aparat keamanan dan pihak kepolisian.
“Data-data kerusakan, korban jiwa dan lain-lain sementara sedang disiapkan bersama teman-teman dari Polda. Kemudian akan disiapkan juga surat tanggap darurat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa status tanggap darurat menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program pemulihan, termasuk rehabilitasi dan recovery pascakonflik.
“Nanti setelah ada surat tanggap darurat, baru bisa kita follow up menjadi dasar pemerintah untuk melakukan program-program seperti rehabilitasi, recovery, dan lain-lain,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga telah melakukan koordinasi lintas kementerian untuk mendukung percepatan penanganan di Papua Pegunungan. Beberapa kementerian yang dilibatkan antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial.
“Kami harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama semua bisa segera disiapkan supaya bisa diantisipasi. Langkah selanjutnya rehabilitasi dan recovery mudah-mudahan juga bisa berjalan cepat,” tambah Ribka.
Dalam keterangannya, Ribka Haluk turut menyoroti kondisi kesehatan para pengungsi yang mulai menurun akibat cuaca dingin di Wamena. Ia menilai masyarakat tidak bisa terlalu lama berada di lokasi pengungsian.
“Kondisinya memang kita tidak bisa berlama-lama di tempat pengungsian karena cuaca dingin. Saya lihat ada yang mulai sakit-sakitan, batuk, sakit perut, badan sakit, dan seterusnya,” ungkapnya.
Menurut Ribka, sebagian besar masyarakat yang ditemui di lokasi pengungsian berharap segera dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Karena itu, aparat keamanan bersama pemerintah daerah akan melakukan pengawalan dalam proses pemulangan warga.
“Tadi beberapa titik yang kita datangi semuanya mengharapkan harus kembali. Jadi dari aparat keamanan, dalam hal ini Polda dan Bapak Danrem, akan mengawal masyarakat yang kembali ke Lanny Jaya, Tolikara, dan daerah lainnya,” katanya.
Berdasarkan hasil koordinasi bersama pemerintah daerah, proses pemulangan masyarakat terdampak dijadwalkan mulai dilakukan pada Minggu (18/5/2026).
“Mulai besok masyarakat akan mulai dipulangkan. Semua bupati sekarang sedang melakukan koordinasi internal di pemerintah daerah masing-masing,” ujar Ribka.
Ia memastikan kondisi keamanan di Papua Pegunungan, khususnya Kabupaten Jayawijaya, mulai berangsur kondusif. Pemerintah pusat maupun daerah disebut terus berupaya menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempercepat pemulihan sosial masyarakat.
“Intinya bahwa hari ini kondisi keamanan sudah relatif membaik. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah memberikan perhatian penuh terhadap penanganan masyarakat,” tutupnya.( Tundemin Kogoya – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?