WAMENA, NOKENLIVE.com – Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menerima delapan kepala suku bersama perwakilan masyarakat dalam pertemuan di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (17/3/2026).
Pertemuan ini berlangsung menyusul aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat pada Senin (16/3/2026) di area pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang berlokasi di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya. Dalam kesempatan tersebut, para kepala suku juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada gubernur.
Delapan kepala suku yang hadir di antaranya Kepala Suku Wuka-Kalolik, Wuka-Hilapok, Kalolik-Hilapok, Lani-Matuan, Meaga-Elopere, Kosi-Meaga, Kosi-Hilapok, dan Wuka-Meaga.
Gubernur John Tabo didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, para asisten, Kepala Keuangan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bappeda, serta sejumlah kepala SKPD terkait.
Perwakilan kepala suku, Lukas Wuka selaku Kepala Suku Wuka-Hilapok, bersama Kepala Kampung Isakusa Distrik Hubikosi, Domi Meaga, dan tokoh pemuda Nataniel Kalolik, menyampaikan permohonan maaf usai pertemuan berlangsung.
Lukas Wuka menjelaskan, aksi pemalangan sebelumnya terjadi akibat miskomunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, khususnya terkait aspirasi pemberian manfaat atau kompensasi hak ulayat.
“Kemarin memang kami palang karena aspirasi kami belum dijawab. Namun hari ini sudah diklarifikasi bahwa aspirasi (pemberian manfaat) tersebut dalam proses, tidak secepat yang diharapkan masyarakat. Maka saya Lukas Wuka sebagai Kepala Suku Pelebaga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Gubernur Papua Pegunungan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Kampung Isakusa, Domi Meaga, yang mewakili masyarakat. Ia turut menyampaikan permohonan maaf atas aksi pemalangan yang sempat menghambat aktivitas pembangunan.
Sementara itu, Nataniel Kalolik yang mewakili ahli waris juga mengakui adanya pernyataan kurang pantas yang sempat disampaikan saat aksi berlangsung.
“Memang kemarin ada masyarakat yang bilang Gubernur penipu. Dan untuk itu kami tarik kembali dan sampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Papua Pegunungan,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut menghasilkan pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat, bahwa Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, khususnya terkait hak ulayat di kawasan pembangunan KIPP.
Gubernur John Tabo menegaskan bahwa pemerintah bersikap terbuka terhadap setiap masukan dari masyarakat pemilik hak ulayat dan ahli waris. Ia juga menjelaskan bahwa sebelum pembangunan KIPP dimulai, pemerintah telah melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat, termasuk melalui kegiatan adat “bakar batu”.
“Pemprov Papua Pegunungan proaktif dan terbuka menerima berbagai masukan dan aspirasi masyarakat. Sebelum alat berat masuk, kami sudah lakukan pertemuan dan ‘bakar batu’ bersama masyarakat di kawasan KIPP,” jelasnya.
Gubernur juga menegaskan komitmennya dalam pembangunan daerah serta mengajak masyarakat untuk mendukung proses tersebut.
“Saya komitmen dalam membangun daerah ini. Oleh karena itu aspirasi masyarakat kami terima dengan baik. Namun bila ada tindakan-tindakan pencemaran nama baik maka konsekuensi bisa dibawa ke ranah hukum. Makanya kami harap masyarakat sampaikan aspirasi dengan baik dan tidak mencemarkan nama baik,” tegas John Tabo.
Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga proses pembangunan KIPP Papua Pegunungan dapat berjalan lancar dengan dukungan semua pihak.
(Tundemin Kogoya – Redaksi DA)
Apa komentar anda ?