WAMENA, NOKENLIVE.com – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan apel pagi di lingkungan Kantor Gubernur Papua Pegunungan pada Kamis (05/03/2026). Apel tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala dinas, serta seluruh perangkat pemerintahan provinsi yang hadir di halaman Kantor Gubernur.
Dalam apel pagi tersebut, petugas apel berasal dari Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama. Sementara pembinaan apel dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep.
Dalam arahannya, Sekda mengawali sambutannya dengan mengajak seluruh peserta apel untuk bersyukur karena masih dapat melaksanakan apel seperti biasa.
“Pertama-tama patut mengucap syukur pada Tuhan, hari ini kita melaksanakan apel seperti biasa. Dalam apel ini ada beberapa hal yang kami mau sampaikan untuk perhatian kita bersama. Pertama, terkait dengan audit BPK,” ujar Wasuok.
Ia menjelaskan bahwa pada bulan April mendatang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan kembali melakukan audit lanjutan terhadap penggunaan anggaran pemerintah provinsi.
“Nanti dalam bulan April, ya bulan April tanggal 7, akan kembali melakukan audit kerinci. Dalam hal ini yang akan diperiksa adalah belanja. Oleh karena itu kami mohon kemarin pemeriksaan awal, pendahuluan kemarin, saya harap yang kurang-kurang SPJ yang belum lengkap atau terselip atau apa, tolong menyiapkan pada saat pemeriksaan kerinci,” tegasnya.
Sekda menekankan bahwa waktu yang tersisa tidak lama, sehingga seluruh OPD diminta segera menyiapkan dokumen yang diperlukan, terutama dokumen pertanggungjawaban keuangan.
“Jadi tinggal sekarang bulan April dan juga April itu langsung tanggal 7 sudah audit kerinci. Oleh karena itu dimohon untuk kesiapan dokumen, terutama dokumen-dokumen SPJ yang tidak lengkap. Ini perhatian kita bersama,” katanya.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa akan dilaksanakan pertemuan lanjutan terkait ketahanan pangan, aset, serta penggunaan anggaran tahun 2025.
“Yang berikut ada tindak lanjut tentang pangan, ketahanan pangan dan juga aset. Sebentar jam 9 atau jam 10 ada pertemuan untuk tindak lanjut penggunaan tahun anggaran 2025. Di samping itu perlu saya ingatkan kembali tentang laporan harta kekayaan,” ucapnya.
Sekda juga menyoroti laporan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025 yang hingga saat ini progresnya dinilai belum mencapai target yang diharapkan.
“Kemarin saya sudah sampaikan, hari ini juga karena progresnya belum sampai yang diharapkan. Oleh karena itu, setiap OPD mohon diperhatikan laporan penyelenggaran pemerintahan untuk tahun 2025. Dan ini laporan ini yang menjadi koordinator adalah Biro Pemerintahan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar OPD mulai menyiapkan laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJIP yang sebelumnya dikenal dengan istilah LAKIP.
“Termasuk LAKIT ya, LKJIP, sekarang istilah LKJIP, dulu LAKIT. Ini juga mulai sekarang harus kita siapkan lagi untuk yang menjadi koordinator adalah Biro Organisasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wasuok juga menyoroti menurunnya jumlah kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
“Selain ini adalah laporan absensi. Laporan absensi kemarin 700 lebih, sekarang dia turun lagi jadi 600. Kira-kira ini penyebabnya mungkin gaji ya. Gaji saya pikir sudah mulai terima. Karena itu saya harap dari 700 harusnya meningkat jadi 800, tetapi jadi turun lagi satu tingkat,” tegasnya.
Ia meminta para pimpinan OPD untuk lebih serius memperhatikan kehadiran pegawai serta melakukan pengawasan terhadap absensi.
“Harusnya dipertahankan atau tidak dia harus tambah. Karena itu mohon pimpinan OPD perhatikan terkait kehadiran. Di samping itu absensi, absensi pimpinan tolong kontrol. Ini jangan hanya bicara di laporan kehadiran, tapi absensinya dibiarkan saja, ini kan kelihatan sekali. Kehadiran fisik juga sangat berkurang. Ini atas perhatian dari pimpinan OPD, mohon ditingjak lanjutin,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Sekda juga mengingatkan etika dan kedisiplinan aparatur terhadap pimpinan, khususnya dalam menjalankan aktivitas kerja di kantor.
“Terus agenda lain-lain sebagaimana biasa, kegiatan rutinitas tetap jalan. Kami harap semua aktivitas ini tetap jalan sampai dengan akhir jam. Kebiasaan kita ini Pak Gubernur masih duduk, kita sudah tinggalkan beliau jalan. Ya harusnya kita itu punya beban moral pada pimpinan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sebagai staf pemerintahan, seluruh pegawai seharusnya menunggu pimpinan sebelum meninggalkan kantor.
“Kalau pimpinan belum jalan ya kita harus tunggu bersama. Ini yang mungkin harus perlu disampaikan, supaya pimpinan kalau belum jalan aturannya sebagai staff kita harus tunggu sampai beliau jalan, meninggalkan kantor,” tutupnya.
(Tundemin Kogoya- Redaksi DA)
Apa komentar anda ?