JAYAPURA, NOKENLIVE.com– Walikota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura saat ini tidak memungkinkan untuk menanggung beban gaji ribuan tenaga pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Jayapura, saat dijumpai wartawan usai memimpin apel gabungan dilingkungan Pemkot Jayapura, Papua, Senin (29/9/2025).
“Saat ini APBD Kota Jayapura mengalami penurunan signifikan setelah dua kali mengalami pemotongan dari pemerintah pusat, dari Rp1,6 triliun menjadi sekitar Rp1,2 triliun,“ ungkapnya.
“Dengan kondisi seperti ini, APBD kita tidak cukup untuk membayar gaji seluruh P3K. Tahun 2026 jumlah pegawai bisa mencapai hampir 8.000 orang, setara dengan jumlah pegawai di Provinsi Papua. Aturannya, jumlah pegawai kota tidak boleh melebihi provinsi,” sambung dia.
Abisai menambahkan, jika seluruh pegawai diterima, maka porsi belanja pegawai akan menyentuh 64 persen dari total APBD. Padahal, aturan yang berlaku mengharuskan komposisi anggaran 70 persen untuk belanja publik dan hanya 30 persen untuk belanja aparatur,“ cetusnya Abisai Rollo.
“Dari total Rp1,2 triliun lebih APBD, sekitar Rp900 miliar hanya habis untuk membayar gaji pegawai. Artinya ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik menjadi sangat terbatas,” tuturnya.
Wali Kota Jayapura ini meminta seluruh tenaga P3K dan honorer memahami kebijakan penundaan ini, kita serta seleksi ketat dalam penerimaan pegawai. Ia juga menekankan agar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) lebih selektif dalam proses rekrutmen.
“Saya sedih dengan situasi ini, tapi kita harus realistis. Jangan sampai ada orang yang baru datang, mendaftar online lalu langsung lolos, sementara tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun justru tidak terakomodir. Prioritas harus diberikan bagi mereka yang lahir di Kota Jayapura, warga asli Papua dengan identitas jelas,” ujarnya.
Abisai berharap kebijakan penundaan ini dapat dipahami oleh seluruh pegawai dan masyarakat, demi menjaga stabilitas keuangan daerah serta tetap memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan optimal. (Melviandres Pamanggori/Redaksi NL)
Apa komentar anda ?