JAYAPURA, NOKENLIVE.com- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah bersama Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRPPT) melakukan verifikasi faktual dokumen persyaratan para calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2025.
Kegiatan verifikasi berlangsung di Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bidokkes) Polda Papua–RS Bhayangkara, Jalan Jeruk Nipis, Kotaraja, Jayapura, Rabu (10/9/2025). Hadir langsung Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa dan Wakil Ketua I MRP Papua Tengah, Paulina Marey.
Menurut Denci Nawipa, verifikasi dilakukan untuk memastikan keaslian dokumen Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) maupun kartu keluarga yang dilampirkan peserta seleksi IPDN.
“Hari ini kami hadir mendampingi MRP untuk ikut memeriksa dokumen surat keaslian Orang Papua dari calon praja IPDN. Kita ingin memastikan bahwa peserta yang diumumkan lulus nanti benar-benar Orang Asli Papua,” ujarnya.
Denci menjelaskan, keterlibatan BKPSDM bersama MRP menjawab surat dari Wakil Rektor IPDN Bidang Kemahasiswaan, Yudi Rusfiana, kepada Gubernur Papua Tengah tertanggal 4 September 2025, yang meminta pelaksanaan verifikasi dokumen peserta seleksi.
Ia menambahkan, untuk kuota non-OAP di Papua Tengah sebanyak lima orang, pihaknya tetap melakukan verifikasi agar benar-benar berasal dari daerah tersebut. “Kami ingin memastikan mereka lahir dan tinggal bersama orang tuanya di Papua Tengah. Jadi bukan dari provinsi lain yang datang urus KTP lalu ikut tes IPDN ambil kuota Papua Tengah,” tegas Denci, yang juga mantan Kepala BKD Paniai.
Hingga tahap verifikasi ini, terdapat 41 peserta asal Papua Tengah. Dari jumlah itu, 32 peserta dari delapan kabupaten bersaing memperebutkan 16 kuota, yaitu Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Mimika. Sementara sembilan peserta lainnya memperebutkan enam kuota.
“Harapan saya, semua anak-anak yang sudah lulus dari Tes Seleksi Kompetensi Dasar hingga Tes Kesehatan Tahap II bisa menjaga kesehatan untuk menghadapi tes terakhir, yaitu Tes Kesamaptaan. Yang lolos nantinya diharapkan dapat belajar dengan baik membawa nama Papua Tengah. Sedangkan yang belum berhasil, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan tahun depan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I MRP Papua Tengah, Paulina Marey, menegaskan pihaknya turut melakukan verifikasi keaslian Surat Keterangan Orang Asli Papua yang ditandatangani pimpinan MRP. “Kami cek kesesuaian surat keterangan yang dikeluarkan dengan yang dilampirkan peserta,” jelasnya.
Paulina menyebut, ada peserta yang salah satu orang tuanya non-Papua, tetapi menggunakan marga ibu yang OAP sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga.
“Mungkin itu sudah mendapat persetujuan pengadilan bahwa anak ini ikut marga mamanya yang asli Papua,” katanya.
Selain itu, Paulina mengungkap adanya peserta non-OAP yang baru datang ke Papua Tengah pada tahun 2023 untuk ikut seleksi.
“Karena itu, kami minta Panitia Seleksi IPDN harus bijak mengutamakan anak-anak yang memang lahir, sekolah, dan orang tuanya tinggal di Papua Tengah. Kami juga menyoroti kuota perempuan yang sangat sedikit. Ke depan, kami berharap ada regulasi khusus di Papua untuk menjaga keseimbangan antara laki-laki dan perempuan,” ujarnya.
Verifikasi dokumen serupa juga dilakukan oleh BKD dan MRP dari provinsi lain di Tanah Papua, yakni Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Hadir mendampingi Kepala BKPSDM Papua Tengah, Kepala Bidang Pengadaan dan Sistem Informasi, Elisabeth Pekey bersama staf.
Sesuai jadwal, pengumuman hasil Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN akan diumumkan pada 16 September 2025 melalui laman resmi IPDN di https://spcp.ipdn.ac.id. (Lisa/Fredik)
Apa komentar anda ?