BIAK, NOKENLIVE.com- sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Kelompok Adat Masyarakat Nusantara di Kabupaten Biak Numfor sebagai pilar dari kebudayaan dan penjaga nilai luhur bangsa, menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat, lembaga, institusi maupun unsur internal yang terlibat dalam proses demokrasi, agar menjaga stabilitas, integritas dan kedamaian. Khususnya dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang sedang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor.
Jhon Mandibo yang juga mantan anggota DPR Biak Numfor menyerukan beberapa poin penting, yakni, pertama, kepada para pihak penyelenggara pemilu di tingkat PPD maupun KPU Papua, khusus di Kabupaten Biak Numfor, agar menjalankan tugas dengan kejujuran, keadilan dan profesional sesuai dengan asas pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
Baca juga: KPU Papua Gelar Pleno Rekapitulasi Suara PSU Pilkada Papua
Kedua, mereka meminta jangan ada intervensi atau gangguan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak melakukan tindakan apapun yang dapat mengganggu jalannya proses perhitungan suara baik secara langsung maupun tidak langsung. Biarkan penyelenggara bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku.
Ketiga, pihaknya meminta agar dalam proses perhitungan suara agar ciptakan suasana aman dan kondusif kepada seluruh msyarakat, pendukung dan simpatisan.
“Mari kita bersama menjaga situasi sosial dan keamanan agar tetap kondusif. Jangan terprovakasi terhadap isu-isu liar yang dapat menimbulkan konflik horizontal pada PSU ini,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Nokenlive.com, Minggu (10/8/2025).
“PSU hanya dapat berjalan dengan baik jika semua pihak menjaga diri dan lingkungannya,” sambung dia.
Tidak hanya itu, John menghimbau untuk menjaga keamanan dan ketertiban, ia mengajak seluruh masyarakat adat dan komponen nusantara untuk menjadi penjaga kedamaian.
“Jangan membalas kekacauan dengan kekacauan. Keamanan adalah tanggung jawab bersama bukan hanya aparat negara,” katanya.
Dia berharap, semua pihak dapat menghormati proses demokrasi yang sedang berlangsung, karena sesungguhnya demokrasi adalah milik rakyat.
Baca juga: Polda Papua: Keberhasilan PSU di Papua Bukti Kerjasama Semua Elemen Masyarakat
“Kami menghimbau agar semua pigak termasuk lembaga negara dan politik menghormati proses yang sedang brjalan. Jangan ada tekanan politik atau manuver yang mencederai kehendak rakyat,” ucapnya. (Lisa/Fredik)





Apa komentar anda ?