Jakarta,Nokenlive.com – Pascabencana banjir yang melanda sejumlah daerah di wilayah Papua Pegunungan, dua partai politik Demokrat dan Gelora bergerak cepat menggandeng Kementerian Perumahan dan Permukiman melalui Wakil Menteri Mari Hamsah untuk merealisasikan pembangunan 4.000 unit rumah layak huni bagi warga terdampak.
Pertemuan penting yang digelar di Kantor Kementerian Perumahan dan Permukiman pada Jumat (9/5), dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Pegunungan yang juga Ketua DPD Partai Demokrat, Dr. Ones Pahabol, SE., MM, didampingi Wakil Ketua MRP, sejumlah anggota MRP, Koordinator Wilayah Partai Gelora Onesimus Heluka, S.Sos, serta Sekretaris Demokrat Papua Pegunungan Wali Wonda, ST.
Dalam forum tersebut, Ones Pahabol menekankan bahwa pembangunan Papua, khususnya wilayah Pegunungan Tengah, harus menjadi tolok ukur kemajuan nasional. “Kemajuan Indonesia bukan diukur dari barat, tetapi dari titik paling timur, yaitu Papua Pegunungan. Di sini, 90 persen penduduknya adalah orang asli Papua dengan jumlah sekitar 1,6 juta jiwa,” tegas Pahabol.
Ia juga menyoroti dampak krisis keamanan di beberapa kabupaten seperti Nduga, Yahukimo, dan Koyawage, yang memaksa ribuan warga mengungsi ke Wamena, ibukota provinsi. “Rumah layak huni bukan lagi sekadar kebutuhan, tapi mendesak. Hidup masyarakat kami bersifat komunal; satu rumah bisa dihuni dua keluarga atau hingga sepuluh orang,” jelasnya.
Sekretaris MRP menambahkan bahwa banyak rumah penduduk berada jauh dari jalan raya, sehingga kawasan pemukiman tampak seperti tidak berpenghuni.
“Kami harap pembangunan rumah ke depan diarahkan ke pinggir jalan agar wajah pembangunan terlihat jelas. Ini juga membuka akses ekonomi dan pendidikan,” ujarnya.
Onesimus Heluka dari Partai Gelora menyambut baik program tersebut dan menekankan pentingnya koordinasi cepat di tingkat provinsi.
“Setelah pertemuan ini, pemerintah daerah harus segera bentuk tim khusus untuk menyusun kebutuhan dan peta wilayah agar data valid bisa dikirim ke kementerian,” ujarnya.
Namun, Wali Wonda menyoroti masalah klasik: program pusat yang sering tak sampai ke tangan masyarakat.
“Setiap tahun banyak program turun ke daerah, tapi tidak terasa di lapangan. Kadang dialihkan ke wilayah yang lebih aman dengan alasan keamanan. Bahkan ada oknum dari DPR RI Dapil Papua yang tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Wakil Menteri Mari Hamsah merespons positif seluruh masukan tersebut dan menjelaskan bahwa kementerian kini sedang mengembangkan sistem digital terpadu.
“Ke depan, pengajuan rumah langsung dilakukan melalui aplikasi. Semua tipe rumah, gambar, dan desain sudah tersedia dalam sistem. Jadi tidak perlu lagi lobi-lobi ke Jakarta,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa rumah-rumah yang dibangun di Papua Pegunungan tidak akan disamakan dengan rumah sehat standar nasional.
“Kami menghormati karakter lokal. Desain rumah tetap disesuaikan dengan budaya dan struktur sosial masyarakat Papua Pegunungan,” pungkasnya.
Program 4.000 rumah ini diharapkan bukan hanya menjadi solusi pasca-banjir, tetapi juga langkah awal mempercepat pemerataan pembangunan dan pemulihan sosial di kawasan paling timur Indonesia.
Redaksi NL
Apa komentar anda ?